JENADRI NDIY, JUARGEN (2024) HEGEMONI KEPALA DESA PERIODE 2018-2023 DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN DI BIDANG PEMERINTAHAN. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text JUARGEN JENADRI NDIY_20520069_.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Pemerintah desa di Indonesia telah mengalami evolusi panjang, dari masa kolonial hingga era otonomi daerah pasca-reformasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan desa kewenangan lebih besar untuk mengelola urusan keuangan, sumber daya alam, dan manusia secara mandiri, mengubah peran desa menjadi subjek aktif dalam pembangunan. Kepala desa, sebagai pimpinan tertinggi, diharapkan memimpin dengan bijak dan melibatkan masyarakat dalam kebijakan. Namun, studi kasus di Desa Dedepada menunjukkan adanya hegemoni kepala desa yang mengabaikan partisipasi masyarakat, sehingga kebijakan tidak tepat sasaran dan menurunkan kepercayaan warga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif fenomenologi. Objek penelitian adalah mantan kepala desa dan Masyarakat Desa Dedepada dengan subjek penetian sebanyak 12 orang narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kepala desa di Desa Dedepada, yang seharusnya berperan sebagai representasi masyarakat, justru lebih mementingkan kepentingan pribadi, sehingga mengabaikan aspirasi dan kebutuhan warga. Akibatnya, masyarakat menjadi apatis terhadap arahan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa. Situasi ini mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang partisipatif dan merusak tatanan kepemimpinan yang seharusnya dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Studi ini menegaskan bahwa meskipun desa telah diberikan otonomi lebih besar, efektivitas kepemimpinan desa sangat bergantung pada kemampuan kepala desa untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Hegemoni kepala desa didukung oleh kekuatan politik dan ekonomi yang berasal dari dukungan keluarga besar, hubungan kekeluargaan, kepemilikan tanah, dan keterlibatan sosial. Kekuasaan absolut ini berdampak negatif pada pemerintahan desa, dengan pembangunan yang tidak merata, penyalahgunaan dana desa, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dominasi kepala desa juga melemahkan proses tawar-menawar politik di desa, di mana masyarakat cenderung memilih pemimpin berdasarkan suku atau marga, mengurangi efektivitas dan partisipasi dalam pembangunan. Kata Kunci: Hegemoni, Partisipasi Masyarakat, Kepala Desa Dedepada.

Actions (login required)

View Item