ANIFATURROHMY, ANIFATURROHMY (2024) BIROKRASI PELAYANAN PERIZINAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul). Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Preview

Text ANIFATURROHMY_18520275.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

INTISARI Masalah utama dalam pelayanan publik di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), terletak pada ketidaksesuaian antara jumlah usaha yang tercatat dan jumlah yang memiliki izin usaha, dengan sekitar 2.334 usaha belum mendapatkan izin dari total 8.985 usaha yang ada; beban kerja yang berat di DPMPTSP mempengaruhi kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik, yang dapat menghambat pertumbuhan UMKM dan menciptakan ketidakadilan; serta adanya potensi ketidakselarasan dalam penerapan kebijakan dan misi pemerintah daerah, yang perlu ditangani untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan perizinan serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan birokrasi pelayanan dan reformasi birokrasi dalam pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul. Dalam mencermati kedua hal itu, peneliti mengunakan konsep Reinventing Government sebagai indikator melihat perilaku birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Data dianalisis mengunakan teknik reduksi data, triangulasi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan perilaku birokrasi pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul menunjukkan karakteristik yang mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Komitmen instansi untuk memberikan layanan yang profesional, transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan berfokus pada prinsipprinsip tersebut, DPMPTSP Gunungkidul berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan kemudahan berusaha, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kata Kunci: Perilaku Birokrasi, Pelayanan, dan DPMPTSP

Actions (login required)

View Item