Erick Enrico, Alang Yudi (2024) AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA LANGAP DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Preview

Text ALANG YUDI ERICK ENRICO - 18520016.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

INTISARI Dalam pengisian perangkat Desa masih banyaknya anggota panitia seleksi perangkat Desa tidak terbuka dalam pengumuman hasil akhir seleksi dan masih adanya indikasi kecurangan tentang kerahasiaan bahan ujian yang akan diuji. Pengangkatan dan pemilihan perangkat desa di Desa Langap masih dianggap kurang transparan. Walaupun proses pengangkatan perangkat desa melalui prosedur seperti dibentuk panitia, diinformasikan dan disosialisasikan di masyarakat, akan tetapi sejak kepemimpinan periode sebelumnya, yang masih diterapkan hingga sekarang dimana pengangkatan perangkat desa tetap yang terpilih merupakan orang yang sudah ditentukan atau dipilih kepala desa atau kerabat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui praktik akuntabilitas secara vertikal dan horizontal dalam pengisian perangkat desa di Desa Langap. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yakni di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Objek penelitian ini adalah Akuntabilitas Pemerintah Desa Langap Dalam Pengisian Perangkat Desa. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen perangkat desa di Desa Langap belum sepenuhnya akuntabel walaupun sudah memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku salah satunya Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan bagaimana proses seleksi pengangkatan perangkat desa dimulai dari pembentukan panitia pelaksana seleksi, pengumuman ke warga masyarakat, penjaringan, penyaringan, pelantikan dan serah terima jabatan. Hal ini dapat dibuktikan dari hubungan vertikal pemerintah desa dan masyarakat dalam pengisian perangkat desa sudah melibatkan masyarakat dalam proses perekrutan perangkat desa, hal ini didahului dengan proses sosialisasi kepada Lembaga-lembaga masyarakat, RT dan organisasi sosial masyarakat lainnya. sedangkan hubungan horizontal pemerintah desa dengan pemerintah dalam pengisian perangkat desa dilaksanakan dengan cara konsultasi dengan camat. Kewenangan mengangkat perangkat desa terdapat keterlibatan camat sebagai pemegang kebijakan yang utama, kepala desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa tetapi kewenangan yang lebih besa d iberikan kepada bupati yang diwakili oleh camat sebagai pelaksana tugas. Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Perangkat Desa

Actions (login required)

View Item