Abidin, Zainal (2024) GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM PEMULIHAN DESA WISATA GARONGAN DI KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text ZAINAL ABIDIN_18520012.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Desa wisata memiliki daya tarik dari segi lingkungan alam dan sosial masyarakatnya, yang dikelola secara menarik dan alami dengan dukungan fasilitas wisata. Pengelola desa wisata dan pemerintah Kalurahan harus mampu mengembangkan dan mempromosikan desa wisata mereka untuk dikenal calon wisatawan, baik domestik maupun internasional. Namun, pariwisata di tahun 2020 terdampak pandemi, termasuk Desa Wisata Garongan, yang menghadapi kurangnya pengetahuan awal dalam pengelolaan wisata sehingga sempat pakum, dampak pandemi menyebabkan penurunan jumlah pengunjung, dan beberapa unit usaha belum berjalan optimal meskipun telah meraih status Desa Wisata Mandiri. Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai Governing Pemerintah Desa dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan, peneliti memilih informan yang dianggap sebagai aktor-aktor yang terlibat dalam pemulihan Desa Wisata Garongan terkait dengan fokus penelitian. Informan terdiri dari Lurah, Pangripta, BUMKal, Pokdarwis, Ketua Pengelola Desa Wisata, dan Masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Wisata Garongan, Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian terkait kebijakan perlindungan pelaku Desa Wisata Garongan melalui MoU dengan 33% pendapatan desa wisata masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wonokerto dan 67% dialokasikan untuk Desa Wisata Garongan. dan SK telah memberikan manfaat penting seperti transparansi pendapatan dan perlindungan hukum bagi pengelola. Namun, belum adanya Peraturan Desa khusus menunjukkan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di tingkat desa. Relasi antara pemerintah kalurahan dan pelaku usaha Desa Wisata Garongan lebih bersifat administratif, dengan peran kalurahan terbatas pada pemberian izin dan legalitas formal. Kontribusi substansial, terutama dalam hal finansial dan pengembangan sumber daya manusia, lebih banyak berasal dari dana provinsi dan bantuan dinas pariwisata. Kalurahan tidak memberikan dukungan langsung dalam pemulihan setelah pandemi, yang membuat pengelola desa wisata harus berusaha sendiri dengan bantuan dari dinas pariwisata. Ini menunjukkan perlunya peran lebih aktif dari kalurahan untuk mendukung pemulihan desa wisata secara menyeluruh. Upaya kemitraan pemerintah kalurahan dalam pemulihan Desa Wisata Garongan terbatas pada fasilitasi administratif, seperti legalisasi proposal bantuan dengan tanda tangan dan cap lurah. Serta menjembatani antara pengelola desa wisata dan dinas terkait. Kata Kunci : Governing, Pemerintah Desa, Pemulihan, Desa Wisata.

Actions (login required)

View Item