Raylus, Virgilius (2024) MODEL TATAKELOLA PEMERINTAHAN KALURAHAN KEDUNGPOH, KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text VIRGILIUS RAYLUS_19520141.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kalurahan Kedungpoh memiliki permasalahan karena pembangunan hanya terfokus kepada beberapa padukuhan tertentu dengan kebijakan ataupun keputusan terlihat banyak diambil oleh Pemerintah Kalurahan. Dalam tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh juga terdapat masalah dalam pembaharuan data khususnya di website seperti struktur organisasi pemerintahan desa yang di-update terakhir pada 29 Juli 2013, belum adanya pembaharuan ketua BUMKal beserta anggotanya oleh pihak Pemerintah Kalurahan dan juga belum adanya pembaharuan data kependudukan yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model tatakelola yang ada di Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh dan menjelaskan kendala atau faktor yang mendukung dan menghambat implementasi model tatakelola pemerintahan yang ada di Kalurahan Kedungpoh. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Pada penelitian ini informan dipilih melalui teknik purposive sampling dengan informan berjumlah enam orang. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi. Dengan Teknik Analisis data yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarik Kesimpulan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa model tatakelola pemerintahan di Kalurahan Kedungpoh adalah desentralistik. Model ini mendorong tingkat demokrasi yang tinggi seperti partisipasi masyarakat dalam perencanaan melalui MusKal, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan. Meskipun demikian, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya masih perlu ditingkatkan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan model desentralistik ini termasuk dukungan dari pemerintah kalurahan melalui workshop untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta kerjasama dengan BUMKal dan pihak lain seperti kantor pos. Namun, terdapat juga faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan desentralistik, seperti kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada, masalah pembaharuan data yang tidak dilakukan dalam waktu yang lama, dan konflik politik lokal yang berlebihan di pemerintahan kalurahan. Hal ini menyebabkan proses tatakelola pemerintahan mengalami hambatan. Secara keseluruhan, meskipun model desentralistik telah diterapkan dengan baik dalam beberapa aspek, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi tatakelola pemerintahan di Kalurahan Kedungpoh. Kata kunci: Governance, Implementasi, Pemerintah Kalurahan, Tatakelola.

Actions (login required)

View Item