PRAJOKO, SETYAJI NUR (2025) PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Embung di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas). Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text NUR SETYAJI PRAJOKO_21520095.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran pemerintah desa dalam konteks pengelolaan pembangunan infrastruktur, khususnya embung, di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Desa terhadap pengelolaan dalam proyek pembangunan infrastruktur serta dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, kinerja pemerintah desa dalam pembangunan dihadapkan dengan suatu kendala, seperti kurang efektifnya proses pembangunan embung karena rendahnya SDM pada masyarakat sehingga keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur embung?. Penelitian ini menggunakan perspektif Government dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melibatkan informan meliputi kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data diawali dengan mengumpulkan informasi dan mengkaji data secara sistematis kemudian mereduksi data untuk mengambil bagian intinya, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sebuah tulisan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; 1) Peran Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur embung desa melalui forum Musrenbangdes, melihat dari skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat sehingga dilaksanakan adanya pembangunan embung. 2) Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur embung desa sudah dilaksanakan secara terstruktur yang melibatkan peran pemerintah desa dan dibantu oleh BPD, namun masih kurang dari segi partisipasi masyarakat, sehingga masih sangat minim ketransparansian. 3) Peran Pemerintah Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur embung desa sudah termasuk efektif, namun kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat masih sangat terbatas sehingga mengurangi rasa kepemilikan terhadap pembangunan. 4) Dalam evaluasi pembangunan infrastruktur embung desa dilakukan secara berkala, tetapi tidak meilbatkan BPD dan masyarakat dalam evaluasi tersebut. Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan, Pembangunan, Pembangunan Infrastruktur

Actions (login required)

View Item