Hilarian Arischi Hadur, Hadur PERAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA DALAM PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN(Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di Inspektorat Kota Yogyakarta). [Experiment]

Preview

Text 584-IP-XI-2017-HILARIAN ARISCHI HADUR-13520176_B.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

SINOPSIS Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Inspektorat sebagai leading sector dalamSistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkup Pemerintahan Kota Yogyakarta. Konsep ini berawal dari semakin mengembangnya desain desentralisasi yang juga member dampak pada desain pemerintahan di tingkatan daerah. Fenomena lahirnya raja kecil dengan kuasa yang bablas, maupun missinergitas dalam sistem kelembagaan pemerintahan memerlukan sebuah sistem pengawasan yang mumpuni serta independen di dalam lingkup pemerintahan. Selain itu, penyusun beranggapan bahwa terdapat anomaly dalam penyelenggaraan pengendalian internal pemerintahan dalam perspektif kelembagaan. Anomali ini berangkat dari terjalinnya relasi pengawasan vertical-bottom up dari Inspektorat terhadap Kepala Daerah yang berpotensi menjadikan sistem pengawasan terintervensi dan tidak independen. Sejauh apa penyelenggaraan SPIP telah diterapkan di lingkup pemerintahan kota Yogyakarta? Bagaimana peran Inspektorat sebagai leading sector pengawasan internal pemerintahan? Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah tekhnik analisis interaktif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Inspektorat Kota Yogyakarta telah menerapkan SPIP dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat maturitas Pemeritahan kota Yogyakarta sudah 3,39 dari skala 5.Selain itu, indicator penerapan SPIP kota Yogyakarta telah menyentuh presentasi 71,43%. Dan memiliki trend meningkat dari tahun sebelumnya yakni 39,18% pada tahun 2014 dan 48,98%.pada tahun 2015. Akan tetapi, terdapat begitu banyak keluhan hasil monitoring dan evaluasi yang belum terakomodir oleh level pemerintahan supra daerah, semisal permasalahan besaran struktur dan jumlah SDM birokrasi. Pemerintah Supra Kabupaten seringkali menerapkan indicator serta kebijakan pengawasan yang tidak sesuai dengan hasil pengawasan Inspektorat. Alhasil, terjadi beragam permasalahan yang berulang, sekalipun telah dilaporkan Inspektorat sebelumnya. Apabila ditelaah lebih jauh, permasalahan ini muncul karena secara politik, Inspektorat belum mampu melaksanakan fungsi pengawasannya dengan fasilitas kewenangan yang mumpuni. Intervensi akan pengawasan internal menjadi nyata, baik dalam produk kebijakan perubahan, maupun pengawasan yang dilakukan inspektorat, apalagi ketika berhadapan dengan atasan dalam perspektif kelembagaan. Menanggapi permasalahan ini, perlu untuk dikonsepkan kembali daya tawar Inspektorat sebagai lembaga pengawasan, semisal kelengkapan kewenangan pengawasan, sehingga mampu menghasilkan output dan outcome SPIP yang terukur dan terarah.

Actions (login required)

View Item