Jehalu, Sirilus (2025) KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI ISU SAMPAH (Studi di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta). Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Preview

Text SIRILUS JEHALU_18520052.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi antara pemerintah Kalurahan Banguntapan dan masyarakat dalam mengatasi isu sampah di Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kolaborasi ini dianalisis melalui pendekatan collaborative governance, yang merupakan proses kerja sama antara pemerintah dan pihak-pihak di luar lembaga negara (non-state) dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama. Collaborative governance menekankan pentingnya konsensus, dialog, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan isu publik. Saat ini eksistensi desa bukan lagi berdiri sebagai objek pembangunan, Bahwa pembangunan desa tidak lagi diatur melalui regulasi sentralistik yang berciri pemerataan pembangunan tanpa memperhatikan kebutuhan utama setiap desa. Tetapi desa telah berdiri tegak menjadi pelaksana dan penindak atas pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah tertera pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa desa adalah subjek dalam pembangunan, kebijakan, dan dalam bertindak. Desa berhak dan memiliki wewenang untuk merancang dan melaksanakan produk kebijakannya sendiri secara bebas, terukur, dan mandiri (Haris dalam Angkupi, 2022). Kebijakan yang dirancang oleh pemerintah desa seharusnya selalu menjungjung tinggi kepentingan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari pihak pemerintah kalurahan Banguntapan, BUMKal Banguntapan, Petugas TPST Modalan, dan Masyarakat yang terlibat dalam upaya menangani isu sampah. Data dikumupulkan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah Kalurahan Banguntapan dan masyarakat dalam menangani isu sampah telah membangun kepercayaan melalui forum musyawarah padukuhan dan kalurahan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dengan menyediakan infrastruktur dan kebijakan, sementara masyarakat berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, BUMKal, dan masyarakat telah meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Kolaborasi ini juga memberikan manfaat ekonomi melalui bank sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi isu sampah di Kalurahan Banguntapan. Kata Kunci: Sampah, Kolaborasi, Masyarakat, Pemerintah Kalurahan

Actions (login required)

View Item