Wahyunipan, Valentina Febbyola (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI PERKOTAAN (Studi Di Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta). Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text VALENTINA FEBBYOLA WAHYUNIPAN_18520023.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

INTISARI Salah satu organisasi yang berikhtiar untuk memberdayakan kaum perempuan di desa adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi PKK bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan dapat membina keluarganya. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memang memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Berdasarkan data dari Profil Kelurahan, jumlah penduduk Kelurahan Muja Muju pada tahun 2024 adalah 10.956 jiwa dengan 3.670 Kepala Keluarga (KK), di mana jumlah penduduk perempuan mencapai 5.562 jiwa, sedangkan laki-laki berjumlah 5.387 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Muja Muju, perempuan mendominasi jumlah penduduk. Di Kelurahan Muja Muju, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan sebagai wadah penting dalam menampung dan menyuarakan aspirasi perempuan terkait pembangunan kelurahan. Melalui PKK, aspirasi perempuan dapat dikumpulkan dan disalurkan melalui musyawarah kelurahan, yang merupakan forum untuk diskusi dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di tingkat kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. subjek dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kalurahan Muja Muju dan Masyarakat Kelurahan Muja Muju. Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keberhasilan program PKK di Kelurahan Muja Muju ditentukan oleh komunikasi yang efektif, dukungan pemerintah, struktur organisasi yang baik, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berperan penting melalui penyediaan fasilitas, anggaran, serta pelatihan bagi masyarakat, khususnya perempuan. Identifikasi potensi, alokasi anggaran yang tepat, dan evaluasi berkala mendukung efisiensi program. Struktur organisasi yang jelas juga memperkuat koordinasi dan akuntabilitas. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan Untuk mendukung keberhasilan program PKK di Kelurahan Muja Muju, disarankan agar pemerintah dan pengurus PKK meningkatkan efektivitas komunikasi melalui berbagai media dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Selain itu, perluasan akses dan partisipasi warga, khususnya perempuan, harus terus diupayakan dengan menyediakan fasilitas yang mudah dijangkau dan wadah keterlibatan yang inklusif. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan kualitas kader dan anggota masyarakat. Tak kalah penting, struktur organisasi PKK perlu diperkuat agar lebih adaptif, dengan evaluasi rutin guna memastikan program berjalan efektif, transparan, dan sesuai tujuan Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, PKK

Actions (login required)

View Item