Nack, Lukas (2025) RELASI PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI DENGAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Preview

Text LUKAS NACK _20520149.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis model relasi antara pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari dalam pengelolaan Obyek Wisata Goa Selarong, dengan mengkaji apakah relasi tersebut bersifat Hegemoni, Egaliter, Konfliktual, atau Konstruktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. subjek dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kalurahan Guwosari, Bamuskal Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari Kalurahan Guwosari. Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan pengelolaan objek wisata Goa Selarong dari pemerintah desa ke Dinas Pariwisata di Kalurahan Guwosari tidak sepenuhnya mengubah pola relasi kekuasaan yang ada. Secara formal memang terjadi pergeseran otoritas, namun secara substantif relasi yang terbentuk tetap bersifat hegemonik, dengan Dinas Pariwisata sebagai aktor dominan dalam pengambilan keputusan, pengaturan kebijakan, dan distribusi sumber daya. Minimnya pelibatan pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembagian manfaat ekonomi menunjukkan bahwa mereka hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai mitra sejajar. Dengan demikian, meskipun tampak sebagai bentuk profesionalisasi pengelolaan, namun pola relasi yang terjadi belum mencerminkan prinsip partisipatif dan kolaboratif, serta masih memperlihatkan kuatnya dominasi birokrasi tingkat kabupaten. Sebagai upaya perbaikan tata kelola pengelolaan wisata Goa Selarong, disarankan agar Dinas Pariwisata mendorong pelibatan aktif aktor local termasuk pemerintah kalurahan, Pokdarwis, dan Masyarakat dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan secara setara dan partisipatif. Selain itu, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang berkelanjutan melalui forum komunikasi rutin antar pemangku kepentingan guna memperkuat kolaborasi dan menghindari dominasi sepihak. Di sisi lain, reformulasi sistem distribusi manfaat ekonomi juga perlu dilakukan agar lebih adil dan proporsional, sesuai kontribusi masing-masing pihak, sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki dan mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis komunitas. Kata Kunci: Pemerintah Kalurahan, Kelompok Sadar Wisata, Relasi.

Actions (login required)

View Item