Prasojo, Permadi (2025) KEBIJAKAN TATA KELOLA ZERO SAMPAH DI KOТА YOGYAKARTА (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta). Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text PERMADI PRASOJO_20520095.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

INTISARI Permasalahan sampah sering menjadi isu yang perlu untuk diperhatikan karena semakin meningkatnya produksi barang dan permintaan jumlah konsumsi setiap hari yang semakin menambah jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkan kedepannya maka diperlukan kebijakan tata kelola sampah yang dapat menanggulangi permasalahan sampah terutama yang ada di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Jaya dengan tahapan berikut : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, efektivitas, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta pada saat ini, sudah terlaksana walau belum optimal. Masih banyak sampah yang berserakan di beberapa tempat umum di Kota Yogyakarta, kecukupan, mengelola sampah menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dalam hal ini pada ketersediaan sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah. Hal ini menjadi sarana terpenting dari penanggulangan sampah, namun masih kurang di Kota Yogyakarta. Responsivitas. Merupakan kriteria yang sangat penting dengan penanganan sampah secara komprehensif, dan perlu melibatkan peran serta masyarakat secara proposional. Ketetapan, yaitu dalam sebuah kebijakan berkaitan dengan sejauh mana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dan nilai dengan kriteria yang ditetapkan pada hubungan kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Untuk pengurangan sampah dibuat suatu program yang diberi nama gerakan zero sampah anorganik yaitu dengan melakukan pemilahan sampah dan yang kedua, untuk penanganan sampah melalui kebijakan desentralisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengusahakan pengelolaan sampah dengan membuat tempat unit pengolahan sampah (UPS) yang berada di empat titik yaitu di Nitikan, Kranon, Karangmiri dan terakhir di Jatimulyo. Meskipun kebijakan tersebut mendapat berbagai pro dan kontra di masyarakat, hal ini disebabkan karena perubahan budaya dan kebiasaan dari masyarakat yang belum terbiasa dengan kebijakan sampah terpilah. Dengan demikian masih secara bertahap untuk bisa diterima dan diterapkan oleh masyarakat kedepannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kedepannya agar kebijakan tersebut benar-benar bisa tercapai dan tentunya bernilai guna bagi masyarakat dan lingkungan di Kota Yogyakarta kedepannya. Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Tata Kelola Sampah

Actions (login required)

View Item