Lei, Loy Herlinche Margaretha (2025) RELASI KUASA PEMERINTAH KABUPATEN PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA PEMANDIAN AIR PANAS. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Preview

Text MARGARETHA HERLINCHE LOY LEI_21520139.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika relasi kuasa dalam pengelolaan destinasi wisata Pemandian Air Panas Mengeruda di Desa Mengeruda, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Meskipun kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang besar, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterlibatan aktor lokal. Salah satu permasalahan utama adalah tidak dilibatkannya pemerintah desa serta minimnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata tersebut. Seluruh kewenangan pengelolaan berada di tangan pemerintah kabupaten, sementara masyarakat desa hanya diberikan izin untuk membuka usaha di luar kawasan wisata. Selain itu, rekrutmen tenaga kerja untuk operasional wisata dilakukan secara langsung oleh pemerintah kabupaten, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat lokal yang mendapat kesempatan untuk terlibat secara langsung. Padahal, objek wisata ini merupakan bagian dari potensi desa yang seharusnya dapat dikelola secara lebih inklusif, dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifeksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Pariwisata, pegawaiDinas Pariwisata, kepala desa, sekretaris desa, masyarakat desa, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, hubungan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Mengeruda sebagai penyelenggara pemerintahan belum terjalin secara harmonis. Pengelolaan destinasi wisata ini masih cenderung didominasi oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, sementara Pemerintah Desa tidak dilibatan dalam penelolaan wisata ini. Kedua, Peran Pemerintah Kabupaten sebagai regulator dan pelindung masyarakat Desa Mengeruda belum dijalankan secara proporsional. Pemerintah Kabupaten lebih menonjol dalam fungsi pengendalian, sementara aspek perlindungan dan pemberdayaan masyarakat kurang mendapat perhatian. Regulasi yang diberlakukan lebih menekankan kewenangan sepihak tanpa membuka ruang partisipasi yang adil bagi pemerintah desa dan masyarakat lokal. Ketiga, hubungan timbal balik antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata ini belum optimal. Minimnya keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga pihak masih bersifat satu arah. Pemerintah Kabupaten menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam pengelolaan wisata, sedangkan masyarakat dan desa hanya berperan sebagai pelengkap pasif tanpa mendapatkan dukungan maupun manfaat yang sepadan. Kata kunci: Relasi, Pemerintah, Destinasi Wisata, Masyarakat

Actions (login required)

View Item