WAHYUNINGTYAS, IDA (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REHABILITASI SOSIAL PELAKU KEJAHATAN JALANAN DENGAN SENJATA TAJAM DI YOGYAKARTA. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text IDA WAHYUNINGTYAS_23610038.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

INTISARI Kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang sering terjadi di Yogyakarta menjadi perhatian penting bagi Pemerintah. Data yang telah dihimpun oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat 253 kasus kejahatan jalanan di Yogyakarta. Data dari Balai PRSR, pada tahun 2020 sampai dengan 2023, dari 614 kasus kenakalan remaja yang menjalani rehabilitasi sosial, terdapat 292 kejahatan jalanan dengan senjata tajam, 55 penyalahgunaan narkotika, dan kejahatan lain-lain sebanyak 267 kasus. Dengan banyaknya kasus kejahatan jalanan oleh remaja, menjadikan remaja berurusan dengan hukum yang disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum dan harus menjalani rehbailitasi sosial dalam Balai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran masing-masing instansi Pemerintah dalam melakukan kolaborasi terhadap kasus kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh remaja di Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif eksploratif dengan tehnik pemilihan informan purposive sampling. Penelitian ini didukung dengan data yang akurat baik berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi dan observasi partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Collaborative governance sudah berjalan dengan cukup baik, yang ditandai dengan adanya komunikasi dan koordinasi antar instansi, 2) Pada desain kelembagaan belum terbentuk secara detail forum eksekutif dan aturan dasar dalam kelembagaan resmi, 3) Proses kesepahaman bersama masih terdapat perbedaan pendapat tentang ketugasan masing-masing instansi, dan kurang dilibatkannya pihak balai dalam proses diversi ABH sehingga menimbulkan rasa kurang puas dan kekecewaan dari pihak balai PRSR 4) Masih terdapat faktor penghambat dalam proses Collaborative Governance yaitu kurangnya akses komunikasi tentang perkembangan ABH oleh penyidik, bapas, dan kejaksaan sebagai bahan pertimbangan diversi, Lingkungan keluarga belum berfungsi optimal sebagai factor utama dalam mendukung kepulihan remaja. Selain itu masih kurangnya pendampingan dan sumberdaya manusia dalam memonitoring ABH pasca rehabilitasi sosial, yang diharapkan dapat mencegah remaja melakukan kejahatan jalanan yang berulang Kata kunci: Collaborative Governance, Rehabilitasi Sosial, Kejahatan Jalanan

Actions (login required)

View Item