FIDILU, MARSIANA (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KEMBANGARUM MELALUI INFRASTRUKTUR DI KALURAHAN DONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text MARSIANA FIDILU_21520112.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji Collaborative Governance dalam pengembangan Desa Wisata Kembangarum Kalurahan Donokerto, Kapanewon Turi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus masalah yang diambil peneliti yaitu penggerakan prinsip bersama dalam pengembangan infrastruktur jalan menuju desa wisata Kembangarum, motivasi bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola desa wisata serta kapasitas para aktor dalam menjalankan apa yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu peneliti memiliki tujuan utama untuk mendalami dan memahami lebih dalam tentang Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kembangarum Melalui Infrastruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi/pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan, peneliti memilih informan yang dianggap sebagai aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi terkait dengan fokus penelitian, informan terdiri dari Lurah, Sekertaris, Pangripta, Ketua Pengelola Desa Wisata, Dukuh Kembangarum, Tenaga Kerja di Desa Wisata, Pihak Swasta Seperti Pedagang dan masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Wisata Kembangarum, Kalurahan Donokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta. Analisis data menggunakan redukasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kembangarum Melalui Infrastruktur di Kalurahan Donokerto, hasil kerjasama pemerintah, sektor swasta dan tokoh masyarakat. Masyarakat Kembangarum mengambil bagian dengan memberikan tanah mereka secara gratis untuk akses jalan. Akses menuju desa wisata Kembangarum sangat sempit dikarenakan terbatasnya lahan untuk memperluas atau melakukan upaya pelebaran jalan. Dalam upaya memperluas jalan masih membutuhkan persetujuan dan banyak pertimbangan dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat hanya bisa berkontribusi dengan memberikan tanah milik mereka untuk membangun infrastruktur namun sangat terbatas. Masyarakat ingin memberikan kontribusinyang lebih banyak, akan tetapi banyak pertimbangan, yaitu jika adanya perluasan infrastruktur, maka masyarakat akan kehilangan sebagian tanaman milik mereka yang berada di sekeliling jalan. Tanaman itu merupakan penghasilan utama masyarakat setempat desa wisata Kembangarum. Oleh karena itu jika diharuskan untuk adanya pelebaran jalan maka pemerintah kalurahan dan pengelola desa wisata harus membayar kepada masyarakat selaku pemilik tanah. Kata Kunci: Collaborative Governance, Desa Wisata, Infrastruktur.

Actions (login required)

View Item