Theodorus Wuryantono,, SIP.,M.Hum and M.C. Ruswahyuningsih,, Dra.,M.A (2017) MASYARAKAT BERDESA: REALITA ATAU UTOPIA ? PENELITIAN EVALUASI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PASCA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA. [Experiment]

Preview

Text laporan.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Undang-Undang No.6 tahun 2014 menawarkan konstruksi mengenai “desa baru”, yang memungkinkan orang desa memiliki arena untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan,pemberdayaan dan kemasyarakatan. Dalam arena ini, orang desa bisa berpartisipasi di dalam setiap dinamika yang terjadi di desa. Dengan kata lain, orang desa kini memiliki ruang yang leluasa untuk “berdesa”. Desa Panggungharjo telah dua tahun mengimplementasikan UU No 6/2014 ini. Dalam rangka mengevaluasi implementasi Undang-Undang No.6 tahun 2014, penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah partisipasi masyarakat sebagai tanda dari berjalannya “tradisi berdesa” benar-benar sudah terjadi di Desa Panggungharjo? Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat berkembangnya partisipasi masyarakat Desa Panggungharjo? Model pengembangan partisipasi seperti apakah yang ada di Desa Panggungharjo ?Penelitian evaluasi dengan observasi partisipatif dan wawancara sebagai metode pengumpulan data ini akhirnya menemukan fakta bahwa di Panggungharjo memang terjadi kebangkitan partisipasi warga, terutama sejak kepemimpinan Pak Lurah Wahyudi, lebih khusus lagi sejak UU Desa diimplementasikan di desa ini. Implementasi UU Desa dengan ADD-nya telah mampu membangkitkan partisipasi warga, tetapi bukan merupakan satu-satunya faktor. Faktor kepemimpinan yang partisipatif, yaitu kesediaan elit desa untuk membuka ruang-ruang partisipasi,merupakan faktor yang cukup menentukan untuk menumbuhkan gairah partisipasi warga. Political will penguasa desa berpengaruh besar bagi tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat desa. Di Desa Panggungharjo, political will ini tampak jelas dari niat dan kebijakan kepala desa untuk membagi kewenangan ke lembaga-lembaga desa yang sudah ada, atau yang sengaja dibentuk baru. Strategi mendelegasikan kewenangan ini sekaligus juga membuka ruang-ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan desa. Lembaga-lembaga desa yang dibentuk, akhirnya menjadi ruang partisipasi warga untuk terlibat membangun desa. Upaya membangun desa, bukan lagi urusan elit, melainkan juga menjadi urusan banyak orang. Implementasi Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang membawa serta ADD (Alokasi Dana Desa) menghadirkan ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai program-program yang dirancang di setiap lembaga desa, sekaligus untuk membiayai biaya operasionalnya. Akhirnya,program-program yang dirancang secara partisipatif bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Ini berarti, tersedianya anggaran yang cukup, mampu menggerakkan “gerbonggerbong” partisipasi yang ada di Panggungharjo. Dengan demikian, kombinasi antara political will pemerintah desa dan implementasi UU Desa, telah mampu menumbuhkembangkan partisipasi warga Desa Panggungharjo. Karena faktor political will pemerintah desa cukup menentukan, maka model pengembangan partisipasi di Desa Panggungharjo adalah model teknokratis, yaitu inisiasi dari elite, berupa kesediaan untuk membentuk lembaga-lembaga partisipasi, sekaligus melimpahkan kewenangan kepada lembagalembaga itu, dan menyertainya dengan alokasi anggaran. Keywords: Undang-Undang Desa, partisipasi, tradisi berdesa, political will.

Actions (login required)

View Item