Rambu Ohal, Geniayu (2025) PEMERINTAH BAYANGAN DAN FRAGMENTASI KELEMBAGAAN DI DESA (Studi kasus: di Desa Umamanu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Masters thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text GENIAYU RAMBU OHAL_23610027 LOLOS.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

INTISARI Penelitian ini mengkaji fenomena keberadaan pemerintah bayangan (shadow government) di Desa Umamanu dan dampaknya terhadap fragmentasi kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan desa. Pemerintah bayangan merujuk pada tokoh non-struktural seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang secara informal memiliki pengaruh kuat dalam proses pengambilan keputusan, sering kali melebihi pengaruh aparatur resmi desa. Fragmentasi kelembagaan adalah suatu keadaan di mana hubungan antar lembaga dalam system pemerintahan tidak sejalan selaras, melainkan terpecah dan tidak terkoordinasi dengan baik Temuan utama menunjukkan bahwa dualisme kepemimpinan antara struktur formal (pemerintah desa) dan non-formal (tokoh informal) menciptakan ketegangan kewenangan, menimbulkan tumpang tindih peran, dan melemahkan efektivitas lembaga desa seperti BPD. Perangkat desa menjalankan tugas sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi antara lain. Focus penelitianyaitu peran dan pengaruh pemerintah bayangan, fragmentasi kelembagaan,interaksi antara pemerintah bayangan dan pemerintah desa, dampak terhadap tatakelola pemerintahan desa.metode penelitian:menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan: Observasi,wawancara ,dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan beberpa bagian yaitu Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan dan verivikasi. Hasil penelitian yaitu Di Desa Umamanu, dominasi peran pemerintah bayangan yang berasal dari tokohtokoh non-struktural seperti tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat menonjol. Mereka memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pembangunan, baik dalam ranah pemerintahan desa maupun di lingkungan masyarakat. Hubungan antara pemerintah desa dengan aktor-aktor informal ini bersifat kolaboratif, namun tetap mengandung potensi konflik akibat ketidaksesuaian peran, kepentingan, dan pendekatan. Ketegangan muncul karena tidak adanya koordinasi yang terstruktur antar lembaga, sehingga proses pemerintahan menjadi tidak selaras. Situasi ini mencerminkan adanya fragmentasi kelembagaan, yakni terpecahnya struktur dan fungsi dalam sistem tata kelola desa. Dampak nyata dari kondisi ini adalah terganggunya pelayanan publik, menurunnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Kata Kunci: Pemerintah Bayangan, Fragmentasi Kelembagaan, Pemerintah Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa xiii

Actions (login required)

View Item