Umar, Fahrul Roji (2025) Pemerintah Kalurahan dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan (Penelitian di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupatan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta). Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text FAHRUL ROJI UMAR_21520102-lolos.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

INTISARI Administrasi pertanahan merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah, perlindungan hak, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai penyelenggara pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat, termasuk dalam bidang pertanahan. Kalurahan Guwosari, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Bantul yang mengalami perkembangan pesat, menjadi lokasi yang relevan untuk dikaji dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan di Kalurahan Guwosari dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada tiga prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparatur kalurahan dan masyarakat, serta dokumentasi terhadap arsip dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Guwosari telah menjalankan beberapa bentuk layanan seperti penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan pengantar sertifikasi ke BPN. Namun, praktik pelayanan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance. Terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya sosialisasi prosedur, ketidakterbukaan informasi biaya, lemahnya sistem pertanggungjawaban administratif, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelayanan. Selain itu, ditemukan pula kendala struktural yang bersumber dari keterbatasan kapasitas aparatur, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, serta minimnya koordinasi dengan instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan yang efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan kualitas layanan yang diterima masih cukup lebar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan administrasi pertanahan di Kalurahan Guwosari masih membutuhkan perbaikan menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, prosedural, maupun sumber daya manusia. Rekomendasi yang diajukan mencakup penyusunan standar operasional pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan edukasi masyarakat, serta perbaikan sistem koordinasi lintas sektor. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan pelayanan publik desa yang lebih responsif dan akuntabel. Kata Kunci: Administrasi pertanahan, pelayanan publik, kalurahan, good governance, pemerintah desa

Actions (login required)

View Item