Ainun, Jariyah (2018) Formulasi Collective Dalam Kerjasama Pemerintahan Daerah Tidore Kepulauan Dengan Swasta. [Experiment]

Preview

Text 637_IP_IV_2018_AINUN JARIYAH_14520087.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Collective Action dapat diartikan sebagai suatu aksi bersama yang dilakukan melalui suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini Collective Action merupakan salah satu hal penting yang perlu diterapkan dalam kerjasama khusunya kerjasama yang dilakukan di daerah. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama dengan Kesultanan Tidore wajib melakukan kerjasama dalam hal mengembangkan wisata budaya yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Namun terkait dengan pengelolaan kerjasama masih belum terlalu efektif karena masih belum terlalu optimalnya kontribusi baik dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan ataupun Kesultanan Tidore. Seharusnya hal ini menjadi suatu tantangan baru bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kesultanan Tidore, untuk menerapkan collective action dalam mengatasi hambatan yang dihadapi demi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Formulasi Collective Action dalam kerjasama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Kesultanan Tidore”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini melibatkan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, Kesultanan Tidore dan DPRD Kota Tidore Kepulauan dengan jumlah seluruhnya ada 13 orang informan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif kualitatif dengan tiga komponen yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, formulasi collective action dalam kerjasama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Kesultanan Tidore adalah dengan melalui struktur birokrasi, koordinasi, sosialisasi dan membangun kesepahaman bersama. Dalam struktur birokrasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama dengan Kesultanan Tidore, sudah sebagai kemitraan yang sejajar kemudian dalam pengelolaan kerjasama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Kesultanan Tidore membentuk suatu unit pelaksana teknis dengan maksud agar lebih mudah dalam melakukan koordinasi terkait dengan pengelolaan dalam kerjasama. Kemudian koordinasi dalam pengelolaan kerjasama berjalan dengan baik dimana selalu melakukan evaluasi untuk bersama mencari jalan keluar terhadap kejanggalan-kejanggalan ataupun masalah-masalah dalam kerjasama, selain itu pengelolaan kerjasama ini sudah dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Kesultanan Tidore. Sama halnya dengan koordinasi, sosialisasi juga dilakukan dalam pengelolaan kerjasama misalnya terkait dengan Hari Jadi Kota Tidore ataupun terkait dengan peneglolaan kerjasama maka sosialisasi selalu dilakukan. Dalam melakukan kerjasama seringkali menemui hambatan karena problem kewenangan untuk itu Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama dengan Kesultanan Tidore, selalu menjaga harmonisasi dalam pengelolaan kerjasama dengan membangun kesepahaman serta kesadaran bersama antara pihak dalam kerjasama sehingga dengan terus mengacu pada peraturan yang berlaku serta berpengan pada adat istiadat di Kota Tidore Kepulauan.

Actions (login required)

View Item