Herman Jora, Daro (2018) Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur Desa(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Kemiri,Kecamatan Tanjungsari,Kabupaten Gunungkidul DIY). [Experiment]

Preview

Text 603-IP-III-2018-13520042-HERMAN JORA DARO B.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Saat ini pemerintah meakukan pembangunan dengan mengutamakan pembangunan ditingkat desa, dapat dikatakan bahwa desa merupakan gambaran riil kehidupan Bangsa dan Negara. Koordinasi dalam pengelolaan infrastruktur desa, Ketersediaan infrastruktur yang ada di desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta seperti jalan yang menghubungkan antar padukuhan dan antar pedesaan,ketersedian pasar desa yang kurang memungkinkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Koordinasi Dalam Pengelolaan infrastruktur Desa. Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kulaitatif mengacu pada studi kuantitaif,studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional satu unsur bersama unsur lainnya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan koordinasi dalam pengelolaan infrastruktur desa. Tujuan ini juga menentukan bagaimana kita mengelola hasil penelitian yaitu dengan membuat analisisya memakai metode penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan diantaranya yaitu: 1) Pemerintah Desa Kemiri memberikan ruang atau kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil tindakan dalam keputusan melalui musyawarah dusun (MUSDUS) dan musyawarah desa (MUSDES). 2) Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa, Pemerintah Desa Kemiri mampu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat seperti hasil dari MUSDUS dan MUSDES seperti jalan usaha tani dan cor blok (jalan setapak). 3) Pemerintah Desa Kemiri sudah melakukan pemeliharaan dan membentuk Tim Pemeliharaan Pembangunan (TPP) untuk bertanggungjawab terkait dengan pemeliharaan seperti merenovasi pembangunan,namun tidak disertakan dengan biaya pemeliharaan. 4) Pemerintah desa Kemiri bertanggungjawab karena sudah membentuk TPK atau Tim Pelaksana Kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur desa, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan terstruktur.

Actions (login required)

View Item