Rila Pani, Antari (2018) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN MALIOBORO (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kota Yogyakarta). [Experiment]

Preview

Text 610_IP_IV_2018_RILA PANI ANTARI_14520028.pdf Download (956kB) | Preview

Abstract

Saat ini menjadi permasalahannya adalah contohnya fasilitas trotoar di Malioboro lebih banyak digunakan untuk area parkir dan PKL berjualan daripada fungsi utamanya yaitu sebagai area untuk para pejalan kaki. Hal ini menyebabkan wisatawan pejalan kaki hanya mendapatkan sedikit tempat untuk berjalan. Sehingga saat pengunjung Malioboro cukup ramai saja antar pengunjung akan saling berdesakan karena sempitnya jalan bagi para pejalan kaki karena cukup padat dan banyaknya pedagang di sisi kanan dan kiri hal tersebut membuat penjalan kaki tidak nyaman. Melihat kondisi Malioboro saat ini,Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan perencanaan untuk penataan Malioboro. Dari kebijakan yang ada atau sudah berjalan diharapkan adalah terciptanya kenyamanan bagi pejalan kaki dan juga jalanan yang diperlebar dan menjadikan ruang yang lebih besar bagi pejalanan kaki. Apakah kebijakan ini sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka atau malah merebut hak-hak mereka,sebab dalam Peraturan Walikota No 37 Tahun 2010 Tentang penataan pedagang kaki lima kawasan khusus malioboro A.Yhani telah disebutkan para pedagang kaki lima telah terdaftar dan diberikan izin. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Informan dalam penelitian berjumlah 12 orang dengan teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi,wawancara,dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif Berdasarkan hasil penelitian serta pengamatan secara langsung dilapangan,diketahui bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Malioboro yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Malioboro memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah pelaksanaan kebijakan di kawasan malioboro berhasil menata dan menertibkan PKL yang selama ini melanggar Perwal 37 Tahun 2010, dan tentunya membatasi pejalan kaki yang juga memiliki hak menggunakan akses trotoar. Sedangkan sisi negatif dalam implementasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Malioboro adalah kendala yang ditemui berawal dari pelaksana kebijakan itu sendiri,yaitu terbatasnya jumlah SDM, serta jumlah sarana dan prasarana. Sehingga berujung pada banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL terhadap perwal,juga banyaknya pengamen dan pengemis.

Actions (login required)

View Item