Gaspar Stefanus, Krowe (2018) REKRUTMEN PEJABAT DAERAH DI KABUPATEN FLORES TIMUR (Suatu Study Deskriftif Kualitatif Penerapan Azas Merit Syatem Pada Rekrutmen Pejabat Daerah Di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur). [Experiment]

Preview

Text 654_IP_IV_2018_GASPAR STEFANUS KROWE_13520023.pdf Download (905kB) | Preview

Abstract

Pada dasarnya dalam penelitian skripsi ini penulis membahas mengenai Rekrutmen Pejabat Daerah Di Kabupaten Flores Timur. Rekrutmen Pejabat Daerah Di Kabupaten Flores Timur di lakukan untuk mempercepat pembangunan dengan meningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kinerja pelayanan yang berkualitas bagi penyelenggaraan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Flores Timur. Selama ini birokrasi daerah Kabupeten Flores Timur dianggap sangat buruk dimata masyarakat. Praktik kepentingan pelayanan dan kinerja organisasi perangkat daerah yang dianggap berbelit-belit dan tumpang tindi telah menjadi sorotan bagi masyarakat. Disisi lain pola perilaku birokrat yang kurang kreatif membuat organisasi perangkat daerah menjadi kaku, mandek dan tetutup bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Flores Timur merupakan persoalan yang berimbas pada rekrutmen dan penempatan pejabat daerah . Selain itu akses penggunaan pelayanan terhadap teknologi komunikasi yang kurang menjangkau masyarakat ditambah infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang belum memadai dibutuhkan kebijakan dan sistem kerja yang baru dari pemerintah untuk meretas masalah sosial dan mewujudkan pelayanan pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya dan keamanan masyarakat yang sejahtera dan mandiri dalam pembangunan fisik maupun pembangunan kemanusiaan yang ada di Kabupaten Flores Timur, melalui tugas dan kinerja pejabat yang baru. Untuk itu perkrutan pejabat daerah adalah suatu yang mutlak dilakukan di birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Flores Timur. Hal ini dilatar belakangi oleh kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan pembentukan, jenis dan kriteria tipologi perangkat daerah sehingga dilakukan dengan penyesuaian kembali Nomenklatur Jabatan, Ikhtisar Jabatan, Ringkasan Tugas, Serta Syarat Jabatan untuk kepala dinas yang baru. Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa pengisisan jabatan pimpinan utama dan madya pada kementrian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) dengan memperhatikan syarat kompetisi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk di birokrasi daerah Kabupaten Flores Timur juga membutuhkan pengisisan jabataan pimpinan tinggi pratama eselon II/b pada dinas yang dibentuk baru, perpecahan dari dinas lama ke dinas yang baru dan juga kenaikan status dari badan menjadi dinas sehinggga membutuhkan penyesuaian jabatan (Job Fit) dan seleksi terbuka pada pejabat daerah yang akan menjabat dalam dinas tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sehingga dengan jelas mendeskripsikan sistem dan kebijakan serta kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi dan pengambilan data sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas berdasarkan sumber data baik data primer maupun data sekunder yang dapat dijadikan sebagai validitas dalam menganalisis Rekrutmen Pejabat Daerah Di Kabupaten Flores Timur. Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahu bahwa kebijakan dan sistem Rekrutmen Pejabat Daerah Di Kabupaten Flores Timur berdasarkan kebijakan dan sistem regulasi yang didasarkan pada azas dan prinsip merit system yaitu kepastian hukum, keterbukaan (transparansi), akuntabilitas (pertanggungjawaban), profesionalitas, proporsionalitas, netralitas, nondiskriminatif (keadilan) menunjukan konsitensi pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur yakni pejabat bupati dan pejabat wakil bupati terpilih periode 2017-2022 dengan meletakan misi reformasi birokrasi daerah. Hal ini menjadi langka awal pemerintah membuat grand design khusus untuk meningkatkan daya saing, kualitas pelayanan dan kinerja organisasi perangkat daerah kearah yang lebih baik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa praktik kepentingan politik para elit politik dan birokrat yang telah lama tumbuh subur di lingkungan birokrasi menjadi tantangan utama selama ini dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisisen seperti di daerah lainya yang sudah maju dan berkembang pesat. Hal inilah menjadi komitmen dan terobosan baru bagi pejabat berwenang kepegawaian dan pejabat pembina kepegawaian dalam menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawab merekrut pejabat daerah berdasarkan azas dan prinsip dalam merit system.

Actions (login required)

View Item