MUHAMMAD RAYAN SURYADENI, RAYAN (2018) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KETERSEDIAAN TATA RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA YOGYAKARTA. [Experiment] (In Press)

Text SKRIPSI MUHAMMAD RAYAN SURYADENI.pdf Download (1MB)

Abstract

Kota merupakan perwujudan aktivitas manusia yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan pendidikan, serta penyedia fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Dalam perjalanannya, kota mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat adanya dinamika penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan terjadinya interaksi dengan wilayah lain. Perkembangan fisik ruang kota sangat dipengaruhi oleh Pertambahan jumlah penduduk sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasi kepentingannya. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas. Permasalahan lainnya yang dihadapi Pemerintah Yogyakarta adalah pertambahan jumlah penduduk di kota Yogyakarta yang terus meningkat setiap tahunnya sementara lahan yang tersedia tidak bertambah sehingga menyebabkan munculnya perkampungan padat di tengah perkotaan.Pemukiman yang padat bangunan yang minim infrastruktur menyebabkan warga kesulitan mengakses kebutuhan dasar.Dengan kondisi demikian,Pemerintah tetap harus menyediakan ruang ruang yang nyaman bagi penduduk lokal maupun pendatang yang menetap di Yogyakarta. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancara 8 informan yang dianggap berkompeten untuk memberikan data. Adapun informan tersebut diantaranya ialah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup,Kepala Bidang Keindahan,Kepala Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup,Masyarakat,dan Mahasiswa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi Pemerintah Kota dalam Penataan Tata Ruang Terbuka Hijau Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota tentang Ruang Terbuka Hijau berdasar pada Tuntutan atau desakan yang diajukan oleh masyarakat yakni adanya ruang terbuka hijau terutama dikawasan Malioboro yang ramai pengunjung sehingga sangat diprioritaskan. Tuntutan ini berasal dari masyarakat, para wisatawan, pengusaha swasta dan mahasiswa. Agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret terhadap ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dapat terlaksana.Perencanaan dan Sumber Daya Tata Ruang Terbuka HijauProses pelaksanaan ruang terbuka hijau dilakukan dengan merencanakan pembangunan ruang terbuka hijau terutama di kawasan Malioboro. Lahan yang sempit dimaksimalkan agar dapat tercipta ruang terbuka hijau di setiap kawasan Kota Yogyakarta dengan menerapkan roof garden disetiap ruko dan pertokoan salah satunya di kawasan Malioboro.Disposisi dan Penyediaan Tata Ruang Terbuka HijauKetersediaan Ruang Terbuka Hijau sudah cukup maksimal dalam pelaksanaan namun belum maksimal dalam sektor fisik karena keterbatasan lahan,Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 5 Tentang Ketersediaan Tata Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung penuh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat dengan konsen dan konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan yang berorientasi terciptanya kualitas lingkungan yang memiliki fungsi ekologis,sosial,ekonomi dan estetika secara seimbang dan terintegrasi yang membentuk sebuah ekosistem perkotaan.

Actions (login required)

View Item