AGUS SUTOMO, AGUS (2018) PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA SESUAI PERBUP NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PNS DI KABUPATEN BANTUL. Masters thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Text repo agus sutomo.pdf Download (329kB)

Abstract

Suatu hari antrian terlihat di salah satu kantor pemerintahan, kemudian ada pengantri yang memprotes petugas, “mengapa pelayanan begitu lama” kemudian petugas kantor pemerintahan hanya menjawab “sabar, nanti kalau sudah gilirannya pasti dipanggil”. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa pengantri dalam hal ini masyarakat tidak mampu berbuat banyak dalam menghadapi sistem pelayanan publik yang diciptakan pemerintah saat itu.Jika ditilik sistem pelayanan publik yang ideal, banyak yang mengemukakan konsep dan kajian teoritik terkait dengan birokrasi pemerintahan.Birokrasi pemerintahan Indonesia memang sejak awal jauh dari tipe ideal birokrasi modern.Kondisi demikian seharusnya tidak terjadi pada era yang sudah berubah, diimbangi dengan semangat globalisasi yang melanda semua sektor, yang tidak terelakkan lagi.Birokrasi seharusnya juga memiliki konsekuensi terhadap perubahan lingkungan global. Jika birokrasi tetap bertahan dengan nilai-nilai budaya kerja berbelit-belit dan penyalahgunaan status serta gaya kepemimpinan feodalistik, pola hubungan yang patron-client, dimana birokrasi adalah priyayi/bangsawan dan rakyat tidak lebih hanyalah sosok “wong cilik (rakyat yang tidak berdaya), jelas birokrasi akan semakin jauh dengan terwujudnya cita-cita perwujudan good governance Dalam birokrasi yang good governance perlu penerapan model motivasi yang mampu semaksimal mungkin untuk memberikan inspirasi kepada pegawai, dan mampu mendongkrak semangat kerja baik dalam peningkatan mutu pelayanan maupun beban kerja yang lain. Namun pada kenyataannya masih terjadi beberapa permasalahan dalam birokrasi pemerintahan, seperti misalnya pelayanan yang masih lamban, ketidak disiplinan petugas birokrasi, dan ketidaktertiban administrasi. Bentuk stimulan untuk menciptakan motivasi tertuang dalam berbagai peraturan daerah dengan penjabarannya, diwujudkan dengan bentuk reward misalnya seperti halnya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul No. 100 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan, Peraturan Bupati ini dimaksudkan tidak hanya sebagai pemberian tunjangan bagi kesejahteraan PNS saja, namun juga sebagai sarana untuk perbaikan birokasi, antara lain diharapkan berimbas pada kedisiplinan PNS dalam kehadiran, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh dari implementasi kebijakan tunjangan prestasi kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul No 100 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan terhadap motivasi kerja PNS di Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, dan kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan yang ditunjang dengan studi lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak yang terkait dan data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa implementasi kebijakan tunjangan prestasi kerja terhadap motivasi kerja di Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, berpengaruh positif, dalam rangka memotivasi kerja pada PNS, hal ini terlihat dari meningkatnya kedisiplinan dalam kehadiran, pelayanan yang lebih baik dan ketepatan waktu dalam pengerjaan tugas. Hal ini dikarenakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi PNS adalah bersifat “memotivasi” secara tidak langsung melalui adanya potongan tunjangan jika tidak disiplin waktu, jadi sudah tertanam dalam diri para PNS untuk memberikan kinerja yang terbaik jika ingin tunjangan/pendapatannya membaik pula.

Actions (login required)

View Item