ANI WIDAYANI, ANI (2018) PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUMBERMULYO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Masters thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Text repo ani widayani.pdf Download (1MB)

Abstract

Di era reformasi, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi ternyata belum bisa menjawab pertanyaan, hakekat, makna, visi dan kedudukan desa. Para Kepala Desa di Jawa melalui APDESI menuntut adanya Undang-undang Desa, maka lahirlah Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini mendorong penulis untuk melakukan riset tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Obyek penelitian adalah implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Informan terdiri dari Lurah Desa, Pj. Carik, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur TU dan Umum, Kasie Pemerintahan, Kasie Kesejahteraan, Kasie Pelayanan, User, Ketua BPD dan Ketua LPMD. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan informan dilokasi penelitian, dokumen dan arsip tentang keuangan: APBDes, RKP Desa, Siklus Kebijakan Keuangan, dan Dokumen Perencanaan Desa yang terdapat di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisa berdasarkan pada pengumpulan data yang sesuai dengan tema yang disajikan. Hasil penelitian pengelolaan keuangan desa Sumbermulyo meliputiperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabankeuangan desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa seperti penyusunanRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana KerjaPemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan pedoman dalam penyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa memuat beberapa hal yaitu: rencanapenyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pelaksanaan pengelolaankeuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan seluruh pengeluaran uang dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penatausahaan adalahseluruh kegiatan pencatatan transaksi keuangan, baik penerimaan maupunpengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Pelaporan merupakan bagiantindaklanjut dari sebuah proses pelaksanaan kegiatan dan pencatatan penerimaandan pengeluaran keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu kegiatan padasuatu periode dan dapat menggambarkan kinerja sebuah kegiatan.Pertanggungjawaban adalah berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesakepada Bupati yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

Actions (login required)

View Item