MARNATA, NATA (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BANTUL (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, Provinsi DIY). [Experiment]

Text skripsi fix.pdf Download (4MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Mendeskripsikan dan menganalisis Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul, 2). Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian tentang penerapan perda nomor 07 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul (titik nol Kabupaten Bantul sampai pertigaan Cepit), yang dalam hal ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan perda nomor 07 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul khususnya di titik nol Kabupaten Bantul sampai pertigaan Cepit dan apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan perda tersebut. Selama ini Pelaksanaan ketentuan perencanaan tata ruang di Kabupaten Bantul belum terlaksana dengan baik, khususnya mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL di sepanjang jalan protokol dan tempat-tempat umum yang disebabkan oleh banyaknya PKL. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 07 tahun 2014 yang belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mengatasi kendala-kendala penataan dan pemberdayaan PKL. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposiv sampling dimana informan telah ditentukan sebelum penelitian dilaksanakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis secara kualitatif, dimana analisis data akan melalui tiga tahapan yaitu pengumpulan data, penafsiran data, dan penyimpulan data. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang saya lakukan, bahwa kebijakan dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL, masih ada kendala yang di hadapi oleh Instansi Terkait, Dinas Perdagangan dan Satpol PP yaitu dalam hal kerjasama antar Instansi Terkait, kendala ini yang perlu diselesaikan agar terjalin kerjasama dengan baik untuk meningkatkan Penataan dan Pemberdayan PKL di Kabupaten Bantul. Sosialisasi yang diberikan kepada para PKL belum sepenuhnya berjalan terbukti dari hasil wawancara dengan para PKL masih banyak yang belum paham akan isi Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, fasilitas-fasilitas yang di berikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul belum di terima oleh para PKL yang ada di Cepit, pemberian fasilitas-fasilitas yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan masih terbatas. Untuk Standard Operating Prosedur sudah sesuai dengan Tupoksi dari Instansi terkait, Dinas Perdagangan menangani Pemberdayaan sedangkan Satpol PP menangani Penaataan PKL. Selain itu pula kurangnya Kontroling yang dilakukan oleh pihak Satpol PP membuat adanya protes dari PKL yang sudah menaati aturan yang sudah ditetapkan, kurangnya ketegasan dari pihak Satpol PP membuat adanya potensi pelanggaran yang dilakukan PKL.

Actions (login required)

View Item