AHMAD RUNI, AHMAD (2019) AKUNTABILITAS DAN TRANSPARAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. [Experiment]

Text SKRIPSI AHMAD RUNI.pdf Download (6MB)

Abstract

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam megelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Masih banyaknya kendala dan hambatan yang belum dapat diselesaikan dengan sempurna mengingat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dadapayu dalam pelaksanaan APBDes kurang efektif dan efisien. Maka peneliti ingin meneliti libih lanjut melalui judul penelitian akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif ,guna menjelaskan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelolaan APBDes di Desa Dadapayu Kacamatan Semanu Kabupaten GunungKidul. Pada penelitian ini jumalah informan adalah sebanyak 12 orang yang telah dipilih sesuai teknik purposive dan dianggap representatif dan memilih kapasitas serta kompetensi dalam memberikan gambaran dan data terkait dengan objek penelitian terkait dengan pengelolaan APBDes di desa Dadapayu. Penelitian ini mengunakan teknik pengumpulan data dengan tektik observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan data dan informasi secara tepat dan jelas. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini meliputi pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi data. Adapun hasil penelitian ini memperlihatkan beberapa hal : pertama, dari segi perencanaan, jadi dari perencanaan sudah berjalan dengan baik pada tahap perencanaan di desa Dadapayu telah dilaksanakan dimana pemerintah desa bertanggungjawab kepada masyarakat desa Dadapayu, BPD, dan Bupati atas pembuatan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Dengan adanya perencanaan tersebut pemerintah desa Dadapayu bisa menerapkan keterbukaan rapat, presedur, informasi, serta keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Kedua, dari segi pelaksanaan, warga masyarakat desa dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program kerja pemerintah desa dan juga masyarakat turut diikutiserta menjadi bagian tim pelaksanaan kegiatan yang merupakan penanggungjawab utama pelaksanaan program kerja pemerintah. Ketiga, dari segi pengawasan, dengan adanya pengawasan pemerintah desa Dadapayu sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. namun pengawasan dalam pelaksanaan APBDes memang dilakukan oleh BPD akan tetapi tidak berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dinilai kurang optimal karena hasl pengawasan tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga laporan akhir tahun hanya diketahui perangkat desa saja.

Actions (login required)

View Item