PELISIANUS HENDRY, HENDRY (2019) PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI DESA KEMIRI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I YOGYAKARTA. [Experiment]

Text SKRIPSI PELISIANUS HENDRY.pdf Download (3MB)

Abstract

Kewenangan Pemerintah Desa adalah merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam ini kewenangan Pemerintah Desa dalam membuat Peraturan Desa harus bisa menyusun, membahas dan menetapkan bersama dengan BPD serta masyarakat. Pemerintah Desa sudah seharusnya untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka dan memperhatikan terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Kemiri Dalam Membentuk Peraturan Desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Kemiri Dalam Membentuk Peraturan Desa. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdapat tiga tahap, tahap yang pertama yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa, Pemerintah Desa Kemiri tidak memiliki strategi khusus dalam membuat Peraturan Desa kerena sudah mampu membuat Peraturan Desa sesuai dengan mekanisme dalam menyusun, membahas, dan penetapan dimana adanya sama dengan BPD serta adanya partisipasi masyarakat yang diikut serta dalam pembuatan Peraturan Desa. Salah satu kekurangan yang didapat saat melakukan penelitian adalah kurangnya masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa Kemiri maupun BPD karena masyarakat beranggapan Peraturan Desa tersebut tidak penting dan lebih mengabaikan sosialisasi tersebut. dikatakan sudah maksimal dalam proses pembuatan Peraturan Desa, Pemerintah Desa sudah mampu melakukan tugasnya dengan didukung oleh BPD serta adanya komunikasi secara khusus maupun intens melalui pembinaan yang dilakukan oleh Camat.

Actions (login required)

View Item