Search for collections on STPMD APMD Repository

SEJARAH ANEKSASI PAPUA DAN PESMUNAHAN PAPUA (Historisme dari Aspek,Hukum,ham,demokrasi dan Ekonomi di Papua)

DAUD AGAPA, DAUD (2019) SEJARAH ANEKSASI PAPUA DAN PESMUNAHAN PAPUA (Historisme dari Aspek,Hukum,ham,demokrasi dan Ekonomi di Papua). [Experiment]

[img] Text
SKRIPSI DAUD AWIPODE AGAPAIBHO AGAPA.pdf

Download (4MB)

Abstract

Pemusnahan Manusia Papua Penelitian Deskriptif Kualitatif dari Aspek Politik, Hukum, manusia papua telah telah selama 57 tahun sejak aneksasi bangsa dan pemusnahan manusia papua melalui penyerahan admnistrasi negara papua dan rekayasa penentuan pendapat rakyat yang tidak melibatkan seluruh rakyat papua serta indonesia merebut wilayah papua melalui Operasi Tri Komando Rakyat (TRIKORA) dan Operasi Perebutan Tanah Papua dan periode ketiga indonesia menyaneksasikan wilayah melalui dialog nasional melalui tim 100. Adapula alasan memberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yaitu karena rakyat papua menyampaikan ekspresi nasionalisme status politik bangsa papua untuk hak menentukan penentuan nasib sendiri yang telah ada tahun 1960-an Pertanggung jawaban dari bidang Hak Asasi Manusia (HAM) serta soal aneksasi wilayah papua barat dalam wilayah kekuasaan indonesia dengan secara kepaksaan dan pencablokan melalui penyerahan administrasi negara papua papua dari tangan belanda kepada indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, dalam kerangkah teori, Aneksasi bangsa papua dan pemusnahan manusia dari kebijakan, aneksasi bangsa, aneksasi wilayah, aneksasi manusia dan revolusi. Pemusnahan manusia dari aspek politik, hukum, ham, demokrasi dan ekonomi di papua. Dan Sejarah Aneksasi Papua Dan Pemusnahan Manusia Papua Penelitian Deskriptif Kualitatif dari Aspek Politik, Hukum, Ham, Demokrasi dan Ekonomi di Papua. Hasil yang diperoleh dilihat secara kacat mata Aneksasi Papua dan Pemusnahan manusia papu dari aspek Sejarah Aneksasi Papua dan Pemusnahan Manusia Papua Penelitian Deskriptif Kualitatif dari Aspek Politik, Hukum, Ham, Demokrasi dan Ekonomi di Papua. kemerdekaan papua barat atas mendidik dan membesarkan elik-elik pro-kemerdekaan oleh belanda mereka merdeka berdasarkan konvenan sipil politik hak menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka dengan harkat dan martabat sebagai manusia sejati, namun negara tetangga indonesia menyaneksasikan kedalam wilayah kekuasaan indonesia melalui kebijakan Trikora hingga akhir ini Papua Aneksasikan dan Memusnahkan Oleh Kebijakan Pembumkaman Politik, Hukum, Demokrasi, Ham, Sosial, Budaya, dan Ekonomi Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Bila Penelitian Deskriptif Kualitatif dari Aspek Politik, Demokrasi, hukum, ham, dan ekonomi dalam status aneksasi dan pemusnahan otonomi khusus, terjadi, ketika masyarakat memperjuangkan hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, penegakan demokrasi dalam negara demokrasi dan hukum terutama dalam kebebasan berkumpul, kebebsan berserikat dan menyampaikan pendapat dimuka umum tentang kemerdekaan sebagai kewajiban individu maupun kelompok selalu diberikan oleh keamanan negara. Kebebasan pers untuk menerima dan memberikan informasi di papua tidak terjadi karena para jurnalis lokal, nasional dan internasional secara menyalami ancaman serius yang mendapat secara fisik maupun non-fisik dan akses wartawan internasional di wilayah papua telah tutup. Aspek hak asasi manusia; penyelesaian dan penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia tidak di menyelesaikan oleh negara secara hukum nasional dan internasional dan pejuang dan aktivis hak asasi manusia selalu menyalami ancaman serius dari pihak keamanan negara. askpek ekonomi para pedagan asli papua barat sedang marginalisasikan oleh masyarakat transmigrasi sehingga rakyat miskin diatas tananya sendiri. Awal aneksasi dan punah yang telah berjalan selama 57 tahun negara tidak menjatuhkan suatu perubahan revolusi dan evolusi yang siknifikan dalam kehidupan rakyat dari Aspek Politik, Hukum, Ham, Demokrasi dan Ekonomi di Papua.

Item Type: Experiment
Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Program Pendidikan Magister > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Users 52 not found.
Date Deposited: 24 May 2019 04:19
Last Modified: 24 May 2019 04:19
URI: http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/703

Actions (login required)

View Item View Item