Search for collections on STPMD APMD Repository

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANG DAN PENGEMIS PRODUKTIF(STUDI KASUS DI BALAI REHABILITASI BINA KARYA DAN LARAS)

BIBIANA IRA SAGITA, IRA (2019) EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANG DAN PENGEMIS PRODUKTIF(STUDI KASUS DI BALAI REHABILITASI BINA KARYA DAN LARAS). [Experiment]

[img] Text
SKRIPSI.pdf

Download (713kB)

Abstract

Sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan daerah tujuan wisata Yogyakarta ternyata juga mempunyai daya tarik bagi warga masyarakat untuk mencari peluang hidup di kota. Masyarakat kurang mampu dari wilayah pedesaan baik yang masih berada di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau dari Provinsi lain berdatangan ke Yogyakarta. Namun banyak diantaranya yang hidupnya tetap miskin bahkan menjadi gelandangan dan pengemis, menjadi salah satu bagian dari komunitas jalanan lainnya. Dengan kondisi ini maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis produktif. Berdasarkan fenomena di latar belakang masalah maka penulis menarik suatu rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis produktif di Balai Rehabilitasi Bina Karya Dan Laras? Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus di Balai Rehabilitasi Bina Karya dan Laras. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 dalam penanganan gelandangan dan pengemis produktif. Subyek penelitian meliputi : Kepala seksi Penyuluhan Sosial, Staf Seksi Rehabilitasi Sosial, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Koordinator Pekerja Sosial, Pendamping Sosial, dan Gepeng di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, dengan jumlah 10 informan. Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik triangulasi. Teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara,dan dokumentasi. Pelaksanaan suatu kebijakan perlu adanya suatu komunikasi antar pelaksana kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Selain itu watak dan karakteristik yang dimilki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Sumber organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dari segi struktur, yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan saran Dalam penanganan gelandangan dan pengemis secara langsung, perlu adanya peningkatan jumlah pekerja sosial yang terlibat langsung merehabilitasi gelandangan dan pengemis. Minimal 1 berbanding 10 (1 pekerja sosial 10 warga binaan sosial). Dalam membersikan jalanan di DIY dari gelandangan dan pengemis,Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam hal ini Dinas Sosial perlu adanya tindakan yang tegas agar benar-benar bersih dari gelandangan dan pengemis.

Item Type: Experiment
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Program Pendidikan Magister > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Users 52 not found.
Date Deposited: 24 May 2019 04:16
Last Modified: 24 May 2019 04:16
URI: http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/706

Actions (login required)

View Item View Item