HENDRI NUR AFIAT, HENDRI (2019) PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ADMINITRASI PEMRENTIHAN DESA BANGUNTAPAN,KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL,DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Experiment]

Text HENDRI FIX.pdf Download (6MB)

Abstract

Pemerintah Desa menurut Undang- Undang Desa No 6 Tahun 2014adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa adalah merupakan salah satu pemerintahan yang bertugas mangatur,mengurus, dan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan administrasi desa sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. administrasi desa adalah proses keseluruhan kegiatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada buku Administrasi Desa. Administrasi ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri akan tetapi teknis pelaksanaan dan pembinaan operasionalnya ditetapkan kepada Bupati. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 mengatakan salah satu tugas pemerintah Desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintah Desa yang baik. Dengan demikian dibutuhkan penyelenggara untuk melaksanakan amanat dari undang-undang tersebut. Pelayanan Publik (Public Services) adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 2 peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik pada hakekatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003), Administrasi desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Actions (login required)

View Item