ENNY YULIANTY, ENNY (2019) POLITIK ANGGARAN TEKNOKRATIS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Penelitian di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. [Experiment]

Text ENNY YULIANTY 15610005.pdf Download (1MB)

Abstract

Dana desa selain menjadi angin segar untuk desa juga menimbulkan berbagai macam permasalahan yang terjadi di desa Hargorejo. Permasalahan itu sendiri ada yang dalam bentuk kecemburuan sosial antar masyarakat sebagai akibat dari tidak adilnya pembagian dana desa, kepala desa yang terlalu kaku dan konservatif dalam melaksanakan tugas apa adanya sesuai dengan prosedur dan yang tidak inovatif. Hal ini berawal dari konflik pemilihan kepala desa, masyarakat yang tidak mendukung kepala desa yang saat ini sedang menjabat merasa bahwa ada prilaku khusus terhadap masyarakat pendukung beliau pada saat pemilihan kepala desa dahulu, keadaan yang demikian memicu partisipasi yang pasif dimasyarakat. Musyawarah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan teknis dalam proses penjaringan aspirasi desa, sehingga keterlibatan masyarakat dalam musyawarah hanya sebagai formalitas rutin. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan fenomena sosial secara jelas dan cermat maka metode yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Politik Anggaran Teknokratis dalam Pengelolaan Dana Desa. Teknik yang digunakan adalah Purposive. Informan penelitian ini sebanyak 16 orang, sebagai pertimbangan bahwa informan yang dipilih memenuhi kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Lahirnya Undang-undang tentang desa yang direduksi menjadi Dana desa memang menjadi kabar segar bagi desa, namun juga bisa jadi malapetaka bagi kepala desa dan perangkat desa apabila tidak bisa mengurusnya dengan baik dan benar.Desa Hargorejo dalam pengelolaan anggaran dana desa bersifat teknokratis. Desa Hargorejo dalam pengelolaan anggaran dana desa bersifat teknokratis. Yang pertama, Pemerintah desa hanya fokus pada jumlah nominal dana desa yang diterima. Jadi pemerintah desa dan masyarakat hanya akan bergerak jika dana ada. Kedua, Pemerintah desa hanya mementingkan prosedur tanpa ada terobosan yang inovatif. Ketiga, pertemuan desa hanya membahas agenda kerja yang sekedar membahas rencana proyek dan anggaran saja. Pendapat masyarakat disini cenderung diabaikan. Pertemuan hanya sekedar formalitas bahwa sebenarnya musyawarah telah dilakukan. Keempat, kepedulian masyarakat untuk berinovasi juga tidak ada, sebagai akibat dari krisis kepercayaan.

Actions (login required)

View Item