HERMAN FERDINAND DESSA, HERMAN (2019) POLA PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Penelitian di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. [Experiment]

Text HERMAN FERDINAND DESSA 15610032.pdf Download (2MB)

Abstract

Problem perekrutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga tidak bebas dari masalah, kuatnya egoisme daerah dan masih menonjolnya hubungan-hubungan persaudaraan dan afiliasi, juga telah menyebabkan proses rekruitmen tidak menghasilkan PNS-PNS yang memenuhi syarat kualifikasi dan akhlak yang baik. Pola dalam rekrutmen pegawai mulai dari rekrutmen, seleksi hingga penempatan dilaksanakan hanya sebagai formalitas saja. Mulai dengan pelaksanaan dengan sistem yang sangat terbuka hingga mengerucut pada sistem yang tertutup. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pola Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten Mimika. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik purposive. Informan penelitian sebanyak 13 (tigabelas) orang, sebagai pertimbangan bahwa informan yang dipilih memenuhi kriteria dengan tujuan penelitian. Hasil dari analisis data tentang Pola Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten Mimika yaitu dalam proses rekrutmen yaitu yang pertama adalah pengumuman, kemudian pendaftaran lalu proses verifikasi administrasi. Sistem rekrutmen pegawai masih menggunakan sistem secara offline maka halini yang cenderung masih membuka peluang terjadinya intervensi penguasa. Penyelenggaraan seleksi PNS ada tiga tahap yang harus di ikuti oleh semua pelamar yaitu tahap seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang dan juga dari segi materi atau tes berbeda di berikan kepada setiap pelamar sesuai tingkat pendidikan pelamar. Dalam proses seleksi ini yang lebih mengutamakan asli orang Papua. Adanya otsus yang mengatur tentang 70% harus asli putra/i papua dan 30% pendatang mengakibatkan sebagian masyarakat Papua berpandangan bahwa mereka akan tetap lolos dan di terima menjadi ASN di karenakan hal itu. Proses penempatan dan pemberian jabatan yang terjadi dikabupaten Mimika ternyata masih ada campur tangan dan pengaruh politik. Sehingga banyak pegawai yang di rekrut dan di tempatkan tidak sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan dalam bidang atau istansi pemerintahan dan aturan hanya di pandang sebagai formalitas. Aturan-aturan yang ada dipusat tidak seutuhnya bisa diterapkan di Papua karena adanya Otonomi Khusus (Otsus). Ini yang harus dipahami bahwa Otonomi Khusus yang mengatur bahwa pegawai yang diterima adalah 70% merupakan warga asli Papua dan 30% adalah pendatang. Namun demikian dalam pelaksanaan harus tetap dalam prosedur yang berlaku yaitu berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang berlaku serta kualifikasikualifikasi yang berlaku,bukan dengan asas kekeluargaan atau hubungan kekerabatan. Proses rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai dilaksanakan bukan hanya formalitas, namun harus professional dan demokrasi.

Actions (login required)

View Item