Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP.,M.A (2018) PELEMBAGAAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF: KETERBATASAN, TANTANGAN DAN PROSPEK PENGEMBANGANNYA. In: MENGEMBANGKAN SISTEM PERWAKILAN POLITIK BERINTEGITAS. Badan Pengkaian MPR RI, pp. 155-176. ISBN 979-602-5676-41-3

Text Buku MPR_Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegeritas.pdf Download (4MB)

Abstract

Sejumlah kalangan menilai bahwa partisipasi warga dalam pengawasan pemilu terus menurun pada pemilu paska Orde Baru. Padahal salah satu indikator pemilu demokratis menempatkan sentralnya partisipasi warga dalam mengawal pemilu yang berintegritas. Upaya mempromosikan pentingnya memperkuat peran warga dalam pengawasan pemilu pun terus didorong, karena sejatinya pengawasan pemilu merupkan hak-hak konstitusional warga. Pada saat yang sama, institusi yang mendapat mandat pengawasan pemilu, Bawaslu semakin diperkuat kedudukan dan kewenangannya. Upaya penguatan Bawaslu dari pemilu ke pemilu ini acapkali ditempatkan sebagai faktor yang turut memperlemah pengawasan parti si pati f. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, artikel ini bertujuan menunjukkan: partisipasi warga dalam pengawasan pemilu tidaklah mengalami penurunan, namun ti dak di konsol i dasi kan secara memadai. Argumen utama yang diajukan: yang terjadi adalah rendahnya sensitifitas kelembagaan pengawasan pemilu dalam menangkap dan mengakomodasi praktik-praktik pengawasan informal oleh warga yang tengah mengalami transformasi model pengawasan partisipatif. Pendekatan legal -formalistik dalam menangani malptakek pemilu acapkali membuat artikulasi pengawasan pemilu oleh warga menemui jalan buntu. Merujuk pada Pemilu 2014 lalu, terobosan berupa praktik pengawasan pemilu informal berbasis voluntarisme yang ditopang dengan pemanfaatan perangkat digital oleh komunitas warga sesungguhnya menunjukkan adanya struktur peluang untuk memperkuat resonansi suara warga dalam mengawal pemilu berintegritas. Tantangan merentang untuk Pemilu 2019 mendatang adalah adanya ke butuhan untuk merumuskan formulasi kelembagaan pengawasan partisipatif dalam memecah kebuntuan artikulasi pengawasan warga yang diorientasikan mengawal pemilu berintegritas. Kata kunci: pelembagaan pengawasan partisipatif, pemilu berintegitas, malparaktik pemilu

Actions (login required)

View Item