Petrus Inosensius, Nggebu (2016) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Deskriptif kualitatif Peraturan Walikota Yogyakarta No. 77 Tahun 2013). [Experiment]

Preview

Text 418-IP-IV-2016-PETRUS ENOSENSIUS NGGEBU-12520183.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAKSI Kota Yogyakarta sebagai ibukota Propinsi DIY yang dijuluki sebagai kota pariwisata membuat banyak wisatawan datang ke Kota Yogyakarta. Semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta membuat banyak investor yang datang ke Kota Yogyakarta untuk membangun hotel. Dengan semakin meningkatnya jumlah hotel terjadi persaingan diantara para pengelola hotel tersebut dan banyaknya penolakan dari warga masyarakat terhadap maraknya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Untuk merespon hal tersebut pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pengendalian pembangunan hotel yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 77 tahun 2013. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini dibuat untuk mengetahui tindakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Dalam menganalisis implementasi kebijakan tersebut, kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan. Sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan maka tujuan yang ditetapkan tidak akan tercapai, karena implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukan bahwa implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel masih kurangnya sosialisasi hingga tingkat masyarakat umum bukan hanya pada implementor kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas perizinan dalam mengeluarkan izin mendirikan hotel dan juga kewenangan untuk mencabut izin hotel harus lebih ketat lagi. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel

Actions (login required)

View Item