DENSIANUS OLYENSCII, SYUKUR (2019) TRANSPARASI PEMERINTAH KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG. [Experiment]

Text DENSIANUS OLYENSCI SYUKUR.pdf Download (5MB)

Abstract

Dana Kampung yang bersumber dari APBN tentunya telah diatur dengan peraturan yang sangat jelas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memuat prinsip-prinsip pengelolaan yang bersifat transparan, akuntabel, partispasi dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi pengelolaan dana kampung merupakan salah satu syarat penting bagi pemerintah kampung dalam melakukan proses tata kelola pemerintahan kampung yang baik, sehingga dapat menimbul kepercayaan dari masyarakat terhadap proses penyelenggaran pemerintahan kampung dalam mengelola keuangan kampung yang di lakukan oleh pemerintah kampung juga dapat memberikan akses dan partisipasi mayarakat dalam menyusun dan mengawasi APBkam. Rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah: bagaimana transparansi pemerintah kampung dalam pengelolaan dana kampung?. Obyek dalam penelitian ini adalah Transparansi Pemerintah Kampung Dalam Pengelolaan Dana Kampung, sedangkan tujuan dari pada penelitian adalah untuk mengetahui transparansi pemerintah kampung dalam pengelolaan dana kampung di kampung persatuan, Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuantemuan lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, interview dan mendokumentasi data yang terdapat di dalam penelitian. Subyek informan dalam penelitian adalah kepala kampung, kaur keuangan, kaur pembangunan, dan tokoh masyarakat yang keseluruhannya berjumlah empat orang. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan putusan dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa (1) Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen Pengelolaan Dana kampung, masyarakat belum mendapatkan akses untuk memperoleh infomasi terkait point-point penting dalam pengelolaan dana kampung. (2) Kejelasan dan Kelengkapan Informasi Pengelolaan dana kampung, masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas mengenai dana kampung karena adanya keterwakilan ketua-ketua RT dalam penyusunan APBkam. (3) keterbukaan proses penglolaan dana kampung, pemerintah kampung persatuan melibatkan RRI, Balio dan papan infomasi kampung dan kerjama bersama ketua RT dalam menyampaikan informasi dana kampung kepada masyarakat. (4) Regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan dana kampung, kerangka regulasi yang pakai pemerintaha kampung adalah regulasi dari pusat dan telah di spesifikasi dalam aturan Bupati, akan tetapi belum ada aturan tersendiri dari pemerintah kampung terkait transparansi pengelolaan dana kampung di kampung persatuan.

Actions (login required)

View Item