Jonny Ricardo, Kocu (2019) Kepala Desa Dalam Menggerakan Perekonomian Desa di Desa Dadapayu,Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. [Experiment]

Text SKRIPSI JONNY RICARDO KOCU.pdf Download (1MB)

Abstract

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut UU Desa, menjadi titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi. Undang-Undang Desa yang didukung PP No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Telah memberikan fondasi terkait pelaksanan di bidang penyelenggaran pemerintahan desa, bidang Pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pancasila dan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Menurut UU Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Majunya perekonomian di pedesaan menjadi tanda bahwa Negara mengalami perkembangan yang baik. Pasalnya, tanda kemajuan negara bisa ditengok dari maju tidaknya bagian negera terkecil, yaitu bagian desa. Pentingnya ekonomi desa, tidak bisa dipungkiri lagi perekonomian merupakan salah satu persoalan utama yang hampir ada di desa. Hal inilah yang menyebabkan desa selalu dikatakan tertinggal dari pada wilayah perkotaan.

Actions (login required)

View Item