NOVIANDI KILLA, NOVIANDI KILLA (2023) PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text NOVIANDI KILLA_18520181-EDIT.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Desa merupakan bagian terkecil dari srtuktur pemerintah yang ada di Indonesia. Desa di berikan wewenang yang untuk mengatur rumah tangga nya sendiri dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup demi mencapai masyarakat yang sejahtra. Dalam penelitian ini saya menemukan permasalahan tentang “Bagaimana Pengelolaan Kewenangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang Kalimatan Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penentuan sumber informan ini menggunakan teknik Purposive Sampling (Informan ditentukan oleh peneliti ya itu orang yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan dan informasi). Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendalami objek/situasi sosial yang diteliti. Subyek penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data adalah analisis deskriftif induktif. Pengertian dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan. menurut Hasibuan dalam Wenda (2017:146), mengatakan bahwa pengelolaan/manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Hasil penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa yang mana pemerintah Desa Tinum Baru melibatkan secara langsung sumberdaya manusia (lokal) dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kewenangan Desa dalam pembangunan infrastruktur baik dalam (1) Tahap perencanaan pembangunan di Tinum Baru dimulai melalui musyawarah paling bawah hingga sampai musyawarah desa (Musdes), (2) Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa tinum baru dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati, dalam proses pelaksanaan masyarakat terlibat, dan sumberdaya dalam proses pembangunannya harus menggunakan sumberdaya local, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kewenangan desa, (3) Keterbatasan pada pagu anggaran karena dana desa dialihkan ke sub bidang penangulangan bencana dan sub bidang keadaan darurat dalam memberikan kemajuan pelayanan di masyarakat, (4) Kendala dalam tahap pelaksanaan pembangunan pada akses dimana pada saat musim penghujan jalan menuju desa tinum baru lumpuh total sehingga keterlambatan datang material. Kata Kunci: Pengelolaan, Kewenagan dan Pembangunan Desa

Actions (login required)

View Item