Feronika Oktovina, Wogan (2016) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Toko Modern di Kota Yogyakarta(Studi Kasus Kehadiran Supermarket Superindo Minimarket Indomaret dan Alfamart di Kota Yogyakarta). [Experiment]

Preview

Text 495-IP-XI-2016-FERONIKA OKTOVINA WOGAN-08521938_B.pdf Download (846kB) | Preview

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan izin toko modern sangat diperlukan, hal ini. dikarenakan toko modern telah mampu menghadirkan inovasi baik dari segi pelayanan terhadap konsumen maupun sarana dan prasarana modern yang terdapat di masing-masing toko modern,dibandingkan dengan pasar tradisional yang merupakan tempat berbelanja dengan segala resiko munculnya berbagai toko modern yang telah menjamur diseluruh wilayah kota yogyakarta memberikan berbagai dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Pemerintah kota yogyakarta tentu saja tidak tinggal diam melihat gejala yang terjadi di masyarakat tersebut. Berbagai kebijakan telah diadopsi dalam proses formulasi. Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin toko modern di Kota Yogyakarta? Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Obyek dalam penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin toko modern di Kota Yogyakarta. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja pelayanan perizinan Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Seksi Bidang Pengawasan dan Pengaduan IUTM Kota Yogyakarta, Kepala Seksi Usaha Dagang (Disperdagkoptan) Kota Yogyakarta,Manajer Indomaret (pelaku toko modern, dan Masyarakat yang berjumlah 6 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Toko Modern di Kota Yogyakarta dalam pendirian toko modern tidak semua toko modern memenuhi ketentuan, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (1) memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional menurut dinas perizinan kota yogyakarta sudah mengacu pada tata ruang dan kondisi wilayah setempat. Akan tetapi berbeda dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan,sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa pendirian toko modern tersebut diketahui oleh mereka sebagai pedagang kecil disekitar toko modern. (2) memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, masih ada toko yang didirikan dekat dengan pasar tradisional.(3) persyaratan perizinan toko modern sudah gampang dalam mengurus izin pelaku/pemohon langsung datang dan mengurus izin di kantor dinas perizinan kota yogyakarta,tetapi masih terjadi pelanggaran karena pelaku/pemohon yang tidak mengurus izin pendirian toko modern (4) pengewasan pelaksanaan kemitraan antara pasar tradisional dan toko modern sudah di lakukan oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi dan pertanian kota yogyakarta akan tetapi kurang terbuka kepada masyarakat tentang kapan dan apa yang di lakukan pada saat pelaksanaan kemitraan itu di lakukan. Kata Kunci: kebijakan, izin toko modern

Actions (login required)

View Item