Noni, Natalia (2016) Manajemen Pelayanan Imigrasi dalam Pembuatan Pas Lintas Batas (PLB)di Kecamatan Krayan,Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. [Experiment]

Preview

Text 425-IP-IV-2016-NONI NATALIA-12520092.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Judul skripsi ini adalah “ Manajemen Pelayanan Imigrasi Dalam Pembuatan Pas Lintas Batas (PLB) Di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen pelayanan Imigrasi dalam pembuatan Pas Lintas Batas (PLB) di Kecamatan Krayan?. Manajemen pelayanan yang ada di Imigrasi perlu di perhatiakan dalam membuat Pas Lintas Batas, karena manajemen yang ada di Imigrasi merupakan acuan dalam proses pembuatan Pas Lintas batas, manajemen pelayanan Imigrasi dalam pembuatan Pas Lintas Batas kurang optimal, kurangnya kepastian adminstrasi, ketepatan waktu dan pengawasan penenggung jawab Imgrasi dalam proses pembuatan Pas Lintas Batas, sehingga banyak keluhan yang di sampaikan oleh masyarakat tentang manajemen pelayanan yang ada di Imigrasi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggunakan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum. Obyek penelitiannya manajemen pelayanan Imigrasi dalam pembuatn Pas Lintas Batas di Kecamatan Krayan, sedangkan subyek penelitiannya adalah petugas Imigrasi 4 orang yaitu, Penanggung jawab Imigrasi, petugas administrasi Imigrasi,petugas chek point Pos Imigrasi Long Midang, dan petugas cleaning servis, aparatur kecamatan 2 ornag yaitu, camat dan staf pemerintahan, dan masyarakat umum terdiri dari 14 orang.Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa: Manajemen Pelayanan Imigrasi dalam pembuatn Pas Lintas Batas (PLB) di Kecamatan Krayan. Di lihat dari: 1). Prencanan program imigrasi adalah, untuk meningkatkan manajemen pelayanan paspor dan membuka pos chek point di setiap perbatasan, dalam perencanaan tersebut kurang adanya koordinasi dengan beberapa aparatur seperti kecamatan, sehingga program tersebut belum terlaksana. 2).Pengorganisasian, setiap petugas imigrasi memiliki fungsi dan tugas masingmasing yang sudah ditetapkan, dan ada beberapa unit terkait yang koordinasi dengan Imigrasi yaitu : Kecamatan Krayan, Pos Pam Tas pebatasan dan Polsek Kecamatan Krayan, untuk berkerja sama dengan imigrasi dalam pengawasan di setiap perbatasan. 3).Pelaksanaan pelayanan pembuatan PLB di lihat dari aspek pelayanan: kelengkapan sarana dan prasarana yang kurang memadai, kepastian waktu yang kurang tepat dalam pembuatan PLB, kejelasan administrasi yang kurang jelas misalnya ketetapannya 75.000,00, tetapi dari keterangan masyarakat berbeda, dan tanggung jawab imigrasi dalam menghadapi segala persoalan yang ada di imigrasi yang belum ada tindak lanjut dari pihak kecamatan dan imigrasi. 4).Pengawsan yang ada di imigrasi belum berjalan secara berkala, baik itu pengawasan kepada setiap petugas Imigrasi, dan pengawasan kepada penjaga perbatasan Indonesia Malaysia. Kurangnya pengawasan dalam pelakasanaan manajemen pelayanan mengakibatakan banyaknya penyimpangan yang di lakukan baik itu petugas Imigrasi dan petugas penjaga keamanaan di perbatasan

Actions (login required)

View Item