Utami Sulistiana, SP. MP. (2018) Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta. Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, 27 (2). pp. 23-36. ISSN 2087-6955

Text Efektivitas Peraturan Walikota.pdf Download (13MB)

Abstract

Salah satu permasalahan yang dihadapi kota besar termasuk Kota Yogyakarta adalah terbatasnya lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Sesuai ketentuan nasional lahan untuk ruang terbuka hijau adalah 30 persen, bahan lahan privat maupun lahan milik publik (pemerintah). Untuk kepentingan itulah lahir Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau sebagi Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mempercepat dan mendorong terwujudnya ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Permasalannya apakah peraturan walikota ini cukup efektif meningkatkan partisipasi masyarakat, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mensikapi perwal inii secara apatis, rendahnya sense of belonging sehingga RTH tidak terawat. Penelitian ini memfokuskan pada sejauhmana efektifitas perwal dalam meningkatkan partisipasi warga dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini membahas dan menganalisis fenomena pelaksanaan Perwal Nomor 64 Tahun 2013 dan partisipasi warga dalam mewujudkan ruang terbuka di KOta Yogyakarta. Unit analisisnya RTH di seluruh Kota Yogyakarta, namun diambil informasinya di beberapa kelurahan. Teknik pengumpulkan data adalah observasi, wawancara mendalam, FGD terbatas dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan triangulasi data, dengan tahap pengumpulan dan identifikasi data, reduksi data, interpretasi data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pemahaman atas adanya Perwal Nomor 64 Tahun 2014 sebagian besar warga tidak mengetahui adanya pengadaan lahan untuk mendukung ruang terbuka hijau. Fakta lain bahwa adanya keterbatasan lahan di wilayah perkotaan dan harga tanah yang sangat tinggi. Kurangnya pelibatan warga masyarakat dalam hal pengadaan dan pembangunan ruang terbuka hijau karena pembangunan oleh Badan Lingkungan Hidup, sementara warga hanya menikmati hasilnya saja, seharusnya partisipasi aktif warga dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai perawatan. Sementara untuk pengadaan RTH privat sudah cukup baik, sehingga Pemkot bisa memenuhi kriteria 30 persen raung terbuka hijau di kota Yogyakarta sesuai ketentuan nasional lahan untuk ruang terbuka hijau.

Actions (login required)

View Item