ROLY, ARIADI (2020) PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN. [Experiment]

Text ROLY ARIADI_14520196.pdf Download (3MB)

Abstract

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa tertuang dalam Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 (pasal 18) juga dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua pemerintah desa dapat menjalankan kewenangannya dengan baik, selain permasalahan sumber daya manusia yang masih minim juga disebabkan oleh kondisi geografis yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kemudian minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kewenangan di desa. Dalam pelasanaan kewenangan desa sesuai dengan peraturan desa Ngoro-oro belum sepenuhnya dilaksanakan, Pemerintah Desa Ngoro-oro menyebutkan bahwasannya kewenangan berskala lokal desa di Desa Ngoro-oro masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingkat pendidikan di desa tersebut yang masih rendah, pemahaman semua stakholder sesuai dengan perdes belum maksimal dan berkaitan juga dengan pendanaan yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam kegiatan kemasyarakatan dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan peran lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di desa ngorooro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan di desa ngoro-oro. subjek penelitian adalah Pemerintah Desa, dan juga masyarakat desa di Desa Ngorooro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam menentukan jumlah informan peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu pengambilan sample berdasarkan “penilaian” (judgment) peneliti mengenai siapa-siapa yang pantas (memenuhi) pesyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karena itu agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sample yang dimaksud (tentu juga populasinya) agar benar-benar bias mendapatkan sample yang sesuai dengan pesyaratan atau tujuan penelitian demi memperoleh data yang akurat

Actions (login required)

View Item