HAMNY, JULIANA NINGSI (2021) Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pelelangan Tanah Kas Desa Dilihat Dari Perspektif Governability. [Experiment]

Text HAMNY JULIANA NINGSI_17520304.pdf Download (2MB)

Abstract

Tanah kas desa merupakan tanah nyata yang diserahkan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan desa, dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pembangunan Tanah Kas Desa ditekankan kembali bahwa tanah kas desa merupakan salah satu sumber pendapatan potensial dan dapat dikembangkan. Menjadi salah satu sumber pendapatan potensial yang ada di desa membuat pemerintah desa memiliki hak wewenang atas pengelolaan tanah kas desa, seperti yang ada di desa Kerten yang mana pemerintah desa mengelola tanah kas desa dengan cara dilelangkan secara terbuka khusunya bagi masyarakat desa Kerten. Namun dengan adanya pelelangan secara terbuka tersebut menimbulkan konflik horizontal yang terjadi antar warga masyarakat yang berbeda pendapat mengenai pelelangan tanah kas desa serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi. Dengan demikian rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yakni, Bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam pelelangan tanah kas desa dilihat dari prespektif governability di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klateb, Provinsi Jawa Tengah.? Jenis dan metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, subyek dari penelitian ini ialah, pemerintah desa, panitia pengelola tanah kas desa atau panitia lelang dan masyarakat desa yang terbagi menjadi dua yakni masyarakat desa yang memenangkan lelang dan yang tidak mengikuti pelelangan tanah kas desa. Teknik penentuan informan menggunakan proposive. Dengan ruang lingkup dari penelitian ini yang pertama, Kewenangan pemerintah desa dalam pelelangan tanah kas desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dilihat dari prespektif governability. Yang kedua, Kewenangan pemerintah desa dalam pelelangan tanah kas desa untuk pengorganisasian (organizing) Pendapatan Asli Desa (PAD) dilihat dari prespektif governability. Berdasarkan dari hasil penelitian terdapat dua kesimpulan. Pertama, kewenangan pemerintah desa dalam pelelangan tanah kas desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya minat para pelelang karena kurang fasilitas seperti aliran irigasi yang masih menjadi rencana pemerintah desa, bibit serta pupuk yang kurang tersedia, dan alat-alat pertanian yang kurang memadai yang disediakan oleh pemerintah desa. Kedua, Kewenangan desa dalam pelelangan tanah kas desa untuk pengorganisasian PAD dilihat dari prespektif governability belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, mengingat bahwa tanah kas desa merupakan satu-satunya sumber pendapatan asli desa Kerten.

Actions (login required)

View Item