HASDIAN, ISNAN KAMAL (2021) Paradoks Kebijakan Tata Ruang Wilayah Terhadap Desa Tepian Kota. [Experiment]

Text HASDIAN ISNAN KAMAL_18520088.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji paradoks kebijakan tata ruang wilayah di desa tepian kota. Secara spesifik, topik yang diangkat yakni kebijakan tata ruang dan wilayah memberikan dampak terkait fenomena urban sprawl di Desa Maguwoharjo. Alasan mengangkat tema dan topik ini adalah terjadinya paradoks terkait sudut pandang dalam membuat sebuah kebijakan tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang bersifat bias kota seperti aglomerasi pembangunan kota, dan terkesan desa dipaksa untuk menyelaraskan kehidupan mereka dengan kehidupan kota. Teknikalisasi Masalah yang digunakan oleh Pemerintah DIY dan Kabupaten Sleman, malah lebih menguntungkan kaum urban beserta kapitalis ketimbang desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode kajiannya yaitu deskriptif kualitatif. Untuk lokasi penelitian bertempat di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan data bersumber dari data primer dan sekunder seperti teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan mengunakan teknik purposif. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat. Sedangkan teknik analisis data menggunakan rangkaian kerja menurut Miles dan Huberman, meliputi tahapan; data reduction, data display, dan conclusion/verification. Langkah terakhir adalah uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari data yang didapat, baik primer maupun sekunder, maka dapat dilihat bahwa fenomena urban sprawl yang terjadi di Desa Maguwoharjo merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan. Desa Maguwoharjo secara umum telah dikategorikan sebagai kawasan urban fringe. Dampak terjadinya urban sprawl ditandai dengan peralihan fungsi lahan atau transformasi spasial, dan timbulnya fenomena urbanisme di desa. Setelah itu, adanya suatu ketimpangan relasi antara pemerintah, kapitalis, dan penduduk. Paradoks ini terjadi karena tindakan pemerintah bersifat urban bias atau bias kota. Kesimpulannya fenomena urban sprawl merupakan salah satu paradoks yang dihasilkan oleh kebijakan tata ruang dan wilayah yang tidak tepat arah tujuan pembangunannya. Arah tujuan pembangunan karena lebih berfokus kepada kesejahteraan wilayah dan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Perspektif yang diambil dalam perencanaan tata ruang wilayah tersebut bersifat urban bias. Pendekatan governmentality melihat bagaimana kepengaturan pemerintah D.I. Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan akibat KPY ini hanya teknokrasi semata. Setelah itu, dalam praktek teknikalisasi permasalahan, pemerintah juga menggunakan pendekatan sektoral dalam sistem ekonomi kapitalis. Oleh sebab itu, secara singkat paradoks ini akan menghasilkan kesenjangan antara pedesaan (rural) dengan perkotaan (urban).

Actions (login required)

View Item