Oktaviani, Askusriyana (2021) Governance Desa Wisata Nglanggeran. [Experiment]

Text OKTAVIANI ASKUSRIYANA_17520240.pdf Download (875kB)

Abstract

Desa wisata Nglanggeran memiliki jumlah masyarakat yang tergolong banyak, yaitu 2636 jiwa yang terbagi dalam 5 padukuhan. Hal ini mengakibatkan sulitnya Pemerintah Desa memberikan kesetaraan kesempatan dalam konteks pemberdayaan. Pokdarwis, yang diberi kepercayaan penuh dalam mengelola wisata, memiliki subjektivitas tersendiri sebagai pemegang kendali. Berdasarkan studi pendahuluan, diketahui bahwa pemberdayaan masih belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi antara Pemerintah Desa, Pokdarwis dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Tempat Wisata Gunung Api Purba. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan perspektif Ilmu Pemerintahan melalui pendekatan behavioral. Teknik penentuan narasumber menggunakan teknik purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah 10 narasumber yang terbagi dalam Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat relasi sosial berupa bentuk kerja sama antara Pemerintah Desa, Pokdarwis dan Masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Gunung Api Purba. Terdapat empat relasi yang dibagi berdasarkan setiap aspek interaksi dan aspek pengelolaan. (1) Relasi terkait aspek kontak sosial dalam pengelolaan dana: Pemerintah Desa sebagai fasilitator yang menyediakan dana menggunakan Dana Desa; Pokdarwis sebagai pengelola Dana Desa tersebut; dan masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan dana di awal pengelolaan tempat wisata Gunung Api Purba; (2) Relasi terkait aspek komunikasi dalam pengelolaan dana: Pemerintah Desa sebagai pihak yang mengatur regulasi; Pokdarwis sebagai pelaksana regulasi; dan posisi masyarakat dalam relasi tersebut ditunjukkan oleh keterlibataannya dalam musyawarah. (3) Relasi terkait aspek kontak sosial dalam pengelolaan SDM: Pemerintah Desa sebagai inisiator programprogram pembinaan; Pokdarwis sebagai eksekutor program pembinaan dan penggerak warga; dan masyarakat terlibat dalam pemeliharaan tempat dan upaya peningkatan kualitas SDM. (4) Relasi terkait aspek kontak sosial dalam pengelolaan SDM: Penentuan kriteria dilakukan melalui proses komunikasi antara pokdarwis dengan Pemerintah Desa; dan posisi masyarakat tidak terlihat dalam proses komunikasi terkait kriteria dan penentuan program pelatihan.

Actions (login required)

View Item