ALOYSIUS, TULIT AMA (2021) SINERGI BPD DAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA, STUDI DI DESA KENOTAN, KECAMATAN ADONARA TENGAH, KABUPATEN FLORES TIMUR, NTT. [Experiment]

Text ALOYSIUS TULIT AMA_17510004.pdf Download (3MB)

Abstract

Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa di Desa Kenotan, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupate Flores Timur, Provinsi NTT, diketahui bahwa belum ada kerja sama yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa. Hal ini terbukti dengan tidak adanya praktek nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kenotan dan BPD dalam hal tidak adanya transparansi anggaran pembangunan, tidak adanya laporan pertanggungjawaban secara jelas oleh Pemerintah Desa, cendrung tidak sejalan dalam melaksanakan program pembangunan Desa, banyak proyek yang mangkrak dan laporan pertanggungjawaban yang tidak jelas dari pemerintah Desa, dan dari pihak BPD terdapat informasi bahwa kurang adanya fasilitasi ruang kepada masyarakat Desa Kenotan. Masalah yang paling terbaru berkaitan dengan anggaran Covid-19 yang meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang secara data jumlah per Kepala Keluarga (KK) Rp.600.000,00 per tiga bulan yang sampai sekarang belum ada laporan pertanggungjawaban yangjelas dari pihak Pemerintah Desa. Ketidaksesuaian BPD dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, tentu akan berdampak langsung pada proses pembanguan Desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan dara dilakukan dengan cara observsi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mempunyai 20 orang informan yakni Pemerintah Desa 5 orang, Lembaga BPD 5 orang, masyarakat 10 orang. Dalam teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Dimana informan ini tentunya mampu memberikan data obyektif terkait Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa, dengan teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sinergi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa di Desa Kenotan belum sesuai dengan amanat perundang• undangan yang mana mengharuskan terjadinya check and balance antara lembaga eksekutif Kepala Desa dan lembaga legislatif Badan Permusyawartan Desa (BPD). Artinya dalam melaksankan pemerintahan desa diperlukan keseimbangan kekuatan antara kedua lembaga tersebut. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Kenotan sudah menjelankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik, pelaksanaan pembangunan didasarksan pada mekanisme yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. dari awal prosesnya dimulai dari perencanaan, proses menggali dan menampung aspirasi masyarakat (Artikulasi) melalui musyawarah tingkat dusun dan desa, maupun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kenotan. Belum ada peningkatan partisipasi dari masyarakat. Hal m1 disebabkan oleh kurang sinerginya lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam merumuskan program desa di Desa Kenotan, sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan pastisipatif yang termaktub dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Actions (login required)

View Item