Ari, Surida (2021) TRANSFORMASI PEMIMPIN KE PEMERINTAH DESA. [Experiment] (Submitted)

Text ARI SURIDA 17520050.pdf Download (4MB)

Abstract

Asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan prakarsa lokal. Artinya dalam hal ini, desa diberikan otoritas untuk menyelenggarakan pemerintahan, yang kemudian ini menjadikan desa dalam bentuk hibrid yaitu Self Governing Community dan Local Self Government. Otoritas dan Kapasitas pemerintah dalam memerintah merupakan jantung dari Government making. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa sebagai pemimpin desa yang merupakan representasi dari rakyat harus bertranformasi menjadi pemerintah yaitu institusi pemegang kedaulatan rakyat, bukan stagnan pada kefokusan individu seperti mencitrakan dirinya secara personal. hal ini hanya akan akan membuat watak pengikut (inlander) yang hanya akan sekedar menyelenggarakan negara (ordering the state) akan tetapi tidak mampu memerintah negara (governing the state). Inisiasi pemimpin merupakan katalisator dalam Government making dan berbicara pemerintah berarti bicara tentang struktur- insitusi, bukan tentang aktor agensi seperti elite dan pemimpin. Sriharjo merupakan salah satu desa yang ada di Indonesia terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak Tahun 2018 Kepala Desa Sriharjo adalah Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P dan saat ini kepala desa Sriharjo memiliki citra yang baik di mata masyarakat desa Sriharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis kontekstual sebagai jalan baru dari tradisi positivisme dan postmodernisme. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, dokumentasi, wawancara mendalam dan magang di kantor kalurahan desa Sriharjo. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa Kepala Desa Srihajo saat ini dengan ritme-ritme kerja yang dilakukan, sedang bertranformasi menjadi pemerintah. Adapun hasil di lapangan menemukan bahwa kepala desa Sriharjo mulai dari awal masa kepemimpinannya terus membenahi internal pemerintah desa, dengan menggenjot kinerja pamong desa. Setalah itu kepala desa Sriharjo tidak lagi tampil secara personal akan tetapi bertransformasi menjadi insitusi pemegang kedaulatan rakyat atau pemerintah yang melakukan relasi dengan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa atau Bamuskal Desa Sriharjo dan melakukan relasi dengan Pemerintah Supra Desa. Kemudian, puncak dari semua proses yang dilakukan adalah fungsi-fungsi utama pemerintah yaitu proteksi, distribusi dan koersi melembaga dalam peraturan desa Sriharjo, serta melembaga dalam program-kegiatan pemerintah desa Sriharjo. Sebagai bentuk negara hadir untuk melindungi warganya. Walaupun dalam proses tersebut, faktor yang sangat krusial menghambat terjadinya transforming adalah intervensi supra desa yang sangat masif.

Actions (login required)

View Item