BARTHOLOMEUS, ALEXANDRE LEONARDO DEDE (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR. [Experiment] (Submitted)

Preview

Text BARTHOLOMEUS upload.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Masalah penelian ini mencakup mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam pengelolaan dan pengoptimalisasi perparkiran Tempat Khusus Parkir yang berada di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta memilih menggunakan instrumen regulasi sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengelola sektor parkir. Untuk alasan mewujudkan penataan perparkiran yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung kelancaran lalu lintas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir secara lebih baik. Dari latar belakang masalah di atas peneliti dapat menarik rumusan masalah berupa “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir?” Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan kepada pengimplementasian dari Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam bidang perparkiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh DInas Perhubungan Kota Yogyakarta diwujudkan dalam 3 aspek yaitu Komunikasi, Sumber-Sumber dan Struktur Birokrasi. Komunikasi tersebut berupa penyampaian informasi dari medsos, plang-palang, spanduk yang dipasang ditempat strategis untuk mensosialisasikan informasi mengenai perda ataupun kebijakan baru yang dikeluarkan Dinas. Sumber-sumber, berupa pengoptimalisasi staf mulai dari pelayanan sampai keterampilan, ada wewenang, berupa penetapan tarif parkir, persenan retribusi parkir, dan kolaborasi yang dilaukan Dinas dengan Satpol PP dalam mengatasi parkir liar di sekitaran TKP, kemudian fasilitas, berupa marka-marka perparkiran dan ketersediaan TKP. Sedangkan Struktur Birokrasi, berupa pengorganisasian tiap bidang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta surat izin dan surat tugas parkir dapat berjalan sesuai dengan perda yang berlaku, sesuai dengan Standard Operating Prodcedures (SOP).

Actions (login required)

View Item