Search for collections on STPMD APMD Repository

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SLEMAN

IKA, MELATI DEWI PROVITASARI (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SLEMAN. [Experiment] (Submitted)

[img] Text
IKA MELATI DEWI PROVITASARI 17520147.pdf

Download (52MB)

Abstract

Pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk melestarikan cagar budaya maka Pemerintah Kabupaten Sleman membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2015 Tentang pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya. Kerusakan cagar budaya aksi vandalisme terjadi di Kabupaten Sleman dan keberadaan salah satu bangunan cagar budaya terancam karena pembangunan jalan tol. Bangunan cagar budaya perlu untuk dilestarikan karena dapat rusak oleh faktor manusia, faktor fisik, proses kimia serta faktor biologi. Untuk melestarikan bangunan cagar budaya tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang banyak. Apabila kebijakan yang sudah ada tidak diimplementasikan dengan sungguh-sungguh bukan tidak mungkin bangunan cagar budaya akan semakin terpinggirkan dan tergusur oleh pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan mengetahui faktor kendala dan pendukung implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya yang lakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian berjumlah 11 orang diantaranya pegawai dinas kebudayaan Kabupaten Sleman, pengurus bangunan cara budaya dan masyarakat sekitar bangunan cagar budaya. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan pengumpulan data, pemilihan data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait sekali dalam setahun baik secara formal maupun informal namun, belum diberikan secara merata dan menyeluruh. Dinas kebudayaan belum efektif dalam mengimplementasikan kebijakan karena belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Sikap dinas kebudayaan sudah baik dalam mengimplementasikan kebijakan karena sudah tegas dengan memberikan sanksi lisan kepada pelanggar kebijakan. Dinas kebudayaan mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Standar Operating Prosedure (SOP).

Item Type: Experiment
Additional Information: 17520147
Subjects: C Auxiliary Sciences of History > CB History of civilization
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Program Pendidikan Sarjana > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Mr okie fajaruddin
Date Deposited: 01 Nov 2021 05:32
Last Modified: 01 Nov 2021 05:32
URI: http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1580

Actions (login required)

View Item View Item