IMAN, AMANDA PERMATASARI (2021) GOVERNABILITY: KAPASITAS DAN OTORITAS PEMERINTAH INDONESIA DALAM SWASEMBADA BERAS. Masters thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Text IMAN AMANDA PERMATASARI_19610057.pdf Download (2MB)

Abstract

Studi ini mengkaji tentang governability pemerintah Indonesia dalam praktik swasembada beras di Indonesia. Di Indonesia, beras menjadi tolak ukur swasembada, termasuk menjadi barometer utama pembangunan dan bertindak sebagai alat politik. Indonesia pernah mencapai swasembada beras, tetapi tidak pernah bertahan lama. Inilah yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Peneliti ingin melihat sejauh mana governability Pemerintah Indonesia dalam swasembada beras. Penelitian ini memiliki dua fokus kajian. Pertama, analisis tentang kegagalan swasembada beras di Indonesia yang memperlihatkan tindaka-tindakan Pemerintah Indonesia. Kedua, gambaran tentang governability pemerintah dalam swasembada beras melalui konsep governing failure atau ungovernability. Riset kualitatif ini menggunakan pendekatan sejarah (historical research). Data dan informasi utama digali melalui data sekunder, yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan sumber lain yang relevan dan mampu membantu penggambaran swasembada beras di Indonesia. Jumlah data sekunder pada penelitian ini adalah 16 buku, 128 digital jurnal, dan 48 sumber lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: heuristik (menelaah kepustakaan yang sesuai dengan tema penelitian), kritik dan analisis saran (mengkritisi sumber yang telah ditemukan dan dikumpulkan), interpretasi (penafsiran data dan fakta sejarah), dan historiografi (menuangkan datadata yang telah dipilih, dikritisi dan dianalisis menjadi sebuah tulisan sejarah). Penelitian ini menemukan beberapa hal penting. Pertama, kegagalan swasembada beras di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa poin, yatu; a) Pemerintah Indonesia dan posisi dilematisnya antara ketersediaan beras atau kesejahteraan petani, b) swasembada beras berseberangan dengan kebijakan impor yang diambil, c) pada siapa kebijakan pemerintah berpihak dalam hal swasembada beras, d) keberadaan Bulog merupakan langkah proteksionisme yang diambil oleh pemerintah, e) kondisi swasembada beras di Indonesia Berangkat dari keinginan mencapai swasembada beras dan kembali berakhir dengan pertanyaan besar: “apakah swasembada beras pada akhirnya akan tercapai?”.Kedua, dalam swasembada beras terlihat adanya konsep ungovernability dan hal ini dilihat dari beberapa faktor. Pertama, faktor sosial yang berhubungan dengan alih fungsi lahan sawah dan kesejahteraan petani. Kedua, faktor politik yang berhubungan dengan keberadaan Bulog, impor beras, dan posisi beras sebagai alat politik. Ketiga, public distrust dan perbedaan pemahaman, yang dilihat dari kebijakan diversifikasi yang tagu-ragu, dan kebijakan yang tidak pro kepada produsen (petani). Temuan lainnya adalah bahwa konsep swasembada beras berada dalam kerangka kemandirian pangan, dan peran negara dan pemerintah dalam swasembada beras sebetulnya ada. Akan tetapi, pemerintah justru gagal memberikan solusi masalah dalam pencapaian tujuan swasembada beras.

Actions (login required)

View Item