MARNATA, MARNATA (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH (Studi Kasus Penataan dan Pemeberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul). Masters thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Text MARLINA_19610067.pdf Download (897kB)

Abstract

Maraknya PKL berujung pada munculnya berbagai persoalan. Ada pendapat bahwa keberadaan PKL yang semakin tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakai bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini para PKL belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan. Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul yang dilakuakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 yang mengatur terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penataan lahan, perijinan, menciptakan kenyamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan berdampak bagi para pejalanan kaki di Kabupaten Bantul. Kenyataan di lapangan masih banyak PKL yang melanggar aturan kebijakan perda tersebut, PKL melanggar jam buka, PKL membuang sampah sembarangan, PKL berjualan di trotoar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Bantul yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, kemudian mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mengatasi kendalakendala penataan dan pemberdayaan PKL. Menjadi menarik untuk diteliti Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul, Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan cara purposive. Data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Teknis analisis data digunakan teknik induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (2) implementasi Perda Kabupaten Bantul No 7 Tahun 2014 belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena masih terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti tempat PKL jika mendapat penertiban dari Dinas Satpol PP Kabupaten Bantul, (3) kendalakendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penataan dan pemberdayaan PKL yaitu PKL yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata, masih banyak PKL yang tidak memiliki izin usaha, tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Perda Kabupaten Bantul No 7 Tahun 2014, belum ada jaminan pengganti lokasi usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap pedagang kaki lima. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mengatasi kendala-kendala penataan dan pemberdayaan PKL diantaranya memberikan tempat lokasi usaha yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, mendorong PKL membuat surat izin lokasi usaha.

Actions (login required)

View Item